detikcom
Senin, 28/01/2013 16:15 WIB

Inpres No 2/2013, Mendagri: Kepala Daerah Menjadi Koordinator Penanganan Konflik

Mega Putra Ratya - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Presiden SBY menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2013 tentang penanganan konflik di daerah. Dalam inpres ini kepala daerah menjadi koordinator penanganan konflik.

"Jadi kepala daerah di situ mengkoordinasikan semua potensi yang ada di daerah, seperti kapolda, danrem kemudian juga unsur lain di masyarakat,” ujar Mendagri Gamawan Fauzi di sela-sela raker pemerintah di Plenary Hall, JCC, Jakarta, Senin (28/1/2013).

Inpres tersebut, lanjut Mendagri, membuat keterpaduan kordinasi antar pemangku kebijakan di daerahnya masing-masing. Sehingga, masing-masing pihak tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menangani konflik yang terjadi.

"Walaupun selama ini berdasarkan UU No 7 tahun 2012 tentang penanggulangan kerusuhan sosial itu sekaligus UU Kepolisian dan Kejaksaan sudah ada. Tapi ini dipadukan dengan inpres yang baru ini,” paparnya.

Menurut Gamawan, inpres ini tidak akan membuat tumpang tindih antara aturan yang ada sebelumnya. Dengan adanya inpres tersebut, semua aturan yang ada akan menjadi lebih efektif.

"Karena menurut saya UU itu kan terpecah-pecah, artinya ada UU penanganan kerusuhan sosial, UU Kepolisian, ada UU TNI, intelijen. Dengan inpres ini dipadukan semua kekuatan dan unsur untuk menghadapi persoalan kerusuhan di daerah,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden SBY pada pembukaan raker pemerintah pagi tadi mengatakan penerbitan Inpres No 2 Tahun 2013 tentang penanganan konflik dan keamanan tersebut untuk dijadikan landasan para pemimpin di daerah dalam mengambil tindakan dalam mencegah potensi konflik.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mpr/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%