Minggu, 27/01/2013 04:49 WIB

Parpol Peserta Pemilu Belum Diperbolehkan 2 Jenis Kampanye Ini

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 10 partai politik (parpol) lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu. Tiga hari usai ditetapkan, semua parpol bisa langsung melakukan kampanye. Namun, ada 2 jenis kampanye yang belum boleh dilakukan.

"3 hari setelah ditetapkan parpol sudah boleh kampenye, kecuali 2 bentuk kampanye belum boleh. Kampanye di media dan rapat umum," kata Komisioner KPU, Juri Ardiantoro kepada detikcom, sabtu (26/1/2013).

Juri mengatakan, akan ada masa di mana parpol bisa kampanye lewat media dan mengadakan rapat umum atau rapat akbar. Hal tersebut bisa dilakukan mendekati masa pemilihan bukan dalam waktu sekarang ini.

"Nanti 21 hari sebelum masa tenang boleh kampenye di media dan rapat akbar," ucap Juri.

Sebelumnya, KPU telah mengadakan pengundian nomor urut partai peserta Pemilu 2014. Prosesi pengundian berlangsung di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2014). Sekjen setiap partai berdasar abjad maju ke depan untuk mengambil kertas nomor antrean undian, dengan didampingi oleh komisioner KPU.

Setelah mendapatkan nomor antrean, para sekjen didampingi ketua umum baru mengambil nomor undian nomor urut partai. Berikut nomor urut partai berdasar hasil undian:

1. Nasdem
2. PKB
3. PKS
4. PDIP
5. Golkar
6. Gerindra
7. PD
8. PAN
9. PPP
10. Hanura


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(slm/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
83%
Kontra
17%