detikcom
Minggu, 27/01/2013 04:49 WIB

Parpol Peserta Pemilu Belum Diperbolehkan 2 Jenis Kampanye Ini

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 10 partai politik (parpol) lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu. Tiga hari usai ditetapkan, semua parpol bisa langsung melakukan kampanye. Namun, ada 2 jenis kampanye yang belum boleh dilakukan.

"3 hari setelah ditetapkan parpol sudah boleh kampenye, kecuali 2 bentuk kampanye belum boleh. Kampanye di media dan rapat umum," kata Komisioner KPU, Juri Ardiantoro kepada detikcom, sabtu (26/1/2013).

Juri mengatakan, akan ada masa di mana parpol bisa kampanye lewat media dan mengadakan rapat umum atau rapat akbar. Hal tersebut bisa dilakukan mendekati masa pemilihan bukan dalam waktu sekarang ini.

"Nanti 21 hari sebelum masa tenang boleh kampenye di media dan rapat akbar," ucap Juri.

Sebelumnya, KPU telah mengadakan pengundian nomor urut partai peserta Pemilu 2014. Prosesi pengundian berlangsung di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2014). Sekjen setiap partai berdasar abjad maju ke depan untuk mengambil kertas nomor antrean undian, dengan didampingi oleh komisioner KPU.

Setelah mendapatkan nomor antrean, para sekjen didampingi ketua umum baru mengambil nomor undian nomor urut partai. Berikut nomor urut partai berdasar hasil undian:

1. Nasdem
2. PKB
3. PKS
4. PDIP
5. Golkar
6. Gerindra
7. PD
8. PAN
9. PPP
10. Hanura


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(slm/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%