Detik.com News
Detik.com
Minggu, 27/01/2013 04:49 WIB

Parpol Peserta Pemilu Belum Diperbolehkan 2 Jenis Kampanye Ini

Salmah Muslimah - detikNews
Parpol Peserta Pemilu Belum Diperbolehkan 2 Jenis Kampanye Ini
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 10 partai politik (parpol) lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu. Tiga hari usai ditetapkan, semua parpol bisa langsung melakukan kampanye. Namun, ada 2 jenis kampanye yang belum boleh dilakukan.

"3 hari setelah ditetapkan parpol sudah boleh kampenye, kecuali 2 bentuk kampanye belum boleh. Kampanye di media dan rapat umum," kata Komisioner KPU, Juri Ardiantoro kepada detikcom, sabtu (26/1/2013).

Juri mengatakan, akan ada masa di mana parpol bisa kampanye lewat media dan mengadakan rapat umum atau rapat akbar. Hal tersebut bisa dilakukan mendekati masa pemilihan bukan dalam waktu sekarang ini.

"Nanti 21 hari sebelum masa tenang boleh kampenye di media dan rapat akbar," ucap Juri.

Sebelumnya, KPU telah mengadakan pengundian nomor urut partai peserta Pemilu 2014. Prosesi pengundian berlangsung di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2014). Sekjen setiap partai berdasar abjad maju ke depan untuk mengambil kertas nomor antrean undian, dengan didampingi oleh komisioner KPU.

Setelah mendapatkan nomor antrean, para sekjen didampingi ketua umum baru mengambil nomor undian nomor urut partai. Berikut nomor urut partai berdasar hasil undian:

1. Nasdem
2. PKB
3. PKS
4. PDIP
5. Golkar
6. Gerindra
7. PD
8. PAN
9. PPP
10. Hanura


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(slm/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%