detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 21:52 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Sabtu, 26/01/2013 07:44 WIB

Polri Harus Cek Ulang Apakah Anggaran Pembelian Anjing & Kuda Rp 16 M Rasional

Rina Atriana - detikNews
Foto: Ilustrasi
Jakarta - Polri mengalokasikan anggaran sekitar Rp 16 miliar untuk pembelian anjing dan kuda sebagai sarana penunjang kinerja anggotanya. Anggota Kompolas, M Nasser mengatakan ada 4 dimensi yang harus dilihat sebelum pembelian satwa itu dilakukan pihak kepolisian.

"Mengenai dana sarana prasarana (sarpras) untuk anjing dan kuda saya melihatnya dalam 4 dimensi. Pertama ditengah keterbatasan anggaran, Polri sebaiknya cerdas dalam menentukan pilihan sarpras. Artinya harus bertumpu pada azas-azas besaran manfaat," kata Nasser, saat dihubungi detikcom, Jumat (25/1/2013).

Nasser mengatakan dimensi kedua yang perlu diperhatikan adalah Polri harus melihat azas prioritas. "Ini artinya belanja modal harus diurut dengan seksama menurut matriks prioritas dan harus berdimensi pemerataan dan keadilan," ujarnya.

Dimensi ketiga, lanjut Nasser, harus dilihat apakah sarana prasarana ini tidak menyimpang dari rencana strategis (Renstra) yang disusun pihak kepolisian sebelumnya. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari adanya intervensi dari berbagai pihak.

"Apakah sarpras ini tidak menyimpang dari Renstra yang disusun sebelumnya. Sebaiknya tidak dadakan untuk menghindari intervensi," lanjut Nasser.

Terakhir adalah terkait dengan harga satwa itu sendiri, apakah sudah bebas dari penggelembungan dana atau belum. "Harganya apakah rasional dan sudah bebas dari mark-up. Silakan hal-hal ini dievaluasi, bila sudah sangat pas, silakan diteruskan," imbuhnya.

Kompolnas menyarankan bila anggaran harus dikoreksi maka Polri masih dapat melakukan revisi atas masukan masyarakat. "Tidak usah malu dan segan karena Polri ini milik kita semua. Masukan masyarakat perlu didalami dan harus ada keyakinan tinggi untuk mengklarifikasi secara jujur kepada publik," pungkasnya.

Dari anggaran Rp 16 miliar, Polri akan membeli 90 ekor anjing dengan anggaran Rp 13,5 miliar, dengan kisaran harga anjing dunia di harga USD 8-9 ribu. Sementara sisanya sebesar Rp 3 miliar, Polri akan membelanjakan untuk pembelian 7 ekor kuda yang masing-masing seharga sekitar Rp 450 juta.

Asisten Perencanaan (Asrena) Polri Irjen Sulistyo Ishak, menjelaskan anggaran pembelian anjing tersebut juga termasuk biaya untuk perangkat PPH, biaya akomodasi, pelatih 2 orang, biaya transportasi pengiriman dari Belanda ke Indonesia, biaya karantina, pajak biaya masuk, dan transportasi lokal untuk distribusi anjing ke Polda-polda untuk pengamanan Pemilu 2014.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(fdn/fdn)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%