detikcom

Sabtu, 26/01/2013 07:44 WIB

Polri Harus Cek Ulang Apakah Anggaran Pembelian Anjing & Kuda Rp 16 M Rasional

Rina Atriana - detikNews
Foto: Ilustrasi
Jakarta - Polri mengalokasikan anggaran sekitar Rp 16 miliar untuk pembelian anjing dan kuda sebagai sarana penunjang kinerja anggotanya. Anggota Kompolas, M Nasser mengatakan ada 4 dimensi yang harus dilihat sebelum pembelian satwa itu dilakukan pihak kepolisian.

"Mengenai dana sarana prasarana (sarpras) untuk anjing dan kuda saya melihatnya dalam 4 dimensi. Pertama ditengah keterbatasan anggaran, Polri sebaiknya cerdas dalam menentukan pilihan sarpras. Artinya harus bertumpu pada azas-azas besaran manfaat," kata Nasser, saat dihubungi detikcom, Jumat (25/1/2013).

Nasser mengatakan dimensi kedua yang perlu diperhatikan adalah Polri harus melihat azas prioritas. "Ini artinya belanja modal harus diurut dengan seksama menurut matriks prioritas dan harus berdimensi pemerataan dan keadilan," ujarnya.

Dimensi ketiga, lanjut Nasser, harus dilihat apakah sarana prasarana ini tidak menyimpang dari rencana strategis (Renstra) yang disusun pihak kepolisian sebelumnya. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari adanya intervensi dari berbagai pihak.

"Apakah sarpras ini tidak menyimpang dari Renstra yang disusun sebelumnya. Sebaiknya tidak dadakan untuk menghindari intervensi," lanjut Nasser.

Terakhir adalah terkait dengan harga satwa itu sendiri, apakah sudah bebas dari penggelembungan dana atau belum. "Harganya apakah rasional dan sudah bebas dari mark-up. Silakan hal-hal ini dievaluasi, bila sudah sangat pas, silakan diteruskan," imbuhnya.

Kompolnas menyarankan bila anggaran harus dikoreksi maka Polri masih dapat melakukan revisi atas masukan masyarakat. "Tidak usah malu dan segan karena Polri ini milik kita semua. Masukan masyarakat perlu didalami dan harus ada keyakinan tinggi untuk mengklarifikasi secara jujur kepada publik," pungkasnya.

Dari anggaran Rp 16 miliar, Polri akan membeli 90 ekor anjing dengan anggaran Rp 13,5 miliar, dengan kisaran harga anjing dunia di harga USD 8-9 ribu. Sementara sisanya sebesar Rp 3 miliar, Polri akan membelanjakan untuk pembelian 7 ekor kuda yang masing-masing seharga sekitar Rp 450 juta.

Asisten Perencanaan (Asrena) Polri Irjen Sulistyo Ishak, menjelaskan anggaran pembelian anjing tersebut juga termasuk biaya untuk perangkat PPH, biaya akomodasi, pelatih 2 orang, biaya transportasi pengiriman dari Belanda ke Indonesia, biaya karantina, pajak biaya masuk, dan transportasi lokal untuk distribusi anjing ke Polda-polda untuk pengamanan Pemilu 2014.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fdn/fdn)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
77%
Kontra
23%