Sabtu, 26/01/2013 07:44 WIB

Polri Harus Cek Ulang Apakah Anggaran Pembelian Anjing & Kuda Rp 16 M Rasional

Rina Atriana - detikNews
Foto: Ilustrasi
Jakarta - Polri mengalokasikan anggaran sekitar Rp 16 miliar untuk pembelian anjing dan kuda sebagai sarana penunjang kinerja anggotanya. Anggota Kompolas, M Nasser mengatakan ada 4 dimensi yang harus dilihat sebelum pembelian satwa itu dilakukan pihak kepolisian.

"Mengenai dana sarana prasarana (sarpras) untuk anjing dan kuda saya melihatnya dalam 4 dimensi. Pertama ditengah keterbatasan anggaran, Polri sebaiknya cerdas dalam menentukan pilihan sarpras. Artinya harus bertumpu pada azas-azas besaran manfaat," kata Nasser, saat dihubungi detikcom, Jumat (25/1/2013).

Nasser mengatakan dimensi kedua yang perlu diperhatikan adalah Polri harus melihat azas prioritas. "Ini artinya belanja modal harus diurut dengan seksama menurut matriks prioritas dan harus berdimensi pemerataan dan keadilan," ujarnya.

Dimensi ketiga, lanjut Nasser, harus dilihat apakah sarana prasarana ini tidak menyimpang dari rencana strategis (Renstra) yang disusun pihak kepolisian sebelumnya. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari adanya intervensi dari berbagai pihak.

"Apakah sarpras ini tidak menyimpang dari Renstra yang disusun sebelumnya. Sebaiknya tidak dadakan untuk menghindari intervensi," lanjut Nasser.

Terakhir adalah terkait dengan harga satwa itu sendiri, apakah sudah bebas dari penggelembungan dana atau belum. "Harganya apakah rasional dan sudah bebas dari mark-up. Silakan hal-hal ini dievaluasi, bila sudah sangat pas, silakan diteruskan," imbuhnya.

Kompolnas menyarankan bila anggaran harus dikoreksi maka Polri masih dapat melakukan revisi atas masukan masyarakat. "Tidak usah malu dan segan karena Polri ini milik kita semua. Masukan masyarakat perlu didalami dan harus ada keyakinan tinggi untuk mengklarifikasi secara jujur kepada publik," pungkasnya.

Dari anggaran Rp 16 miliar, Polri akan membeli 90 ekor anjing dengan anggaran Rp 13,5 miliar, dengan kisaran harga anjing dunia di harga USD 8-9 ribu. Sementara sisanya sebesar Rp 3 miliar, Polri akan membelanjakan untuk pembelian 7 ekor kuda yang masing-masing seharga sekitar Rp 450 juta.

Asisten Perencanaan (Asrena) Polri Irjen Sulistyo Ishak, menjelaskan anggaran pembelian anjing tersebut juga termasuk biaya untuk perangkat PPH, biaya akomodasi, pelatih 2 orang, biaya transportasi pengiriman dari Belanda ke Indonesia, biaya karantina, pajak biaya masuk, dan transportasi lokal untuk distribusi anjing ke Polda-polda untuk pengamanan Pemilu 2014.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%