Jumat, 25/01/2013 16:33 WIB

Golkar Bentuk Tim Perekrutan Caleg

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Partai Golkar telah mempersiapkan diri menghadapi Pileg 2014, mulai dari perekrutan sampai pelatihan bakal calon legislatif. Salah satunya adalah membentuk tim khusus untuk perekrutan caleg.

"Golkar akan menggunakan mekanisme baku, dimana Golkar sudah berpengalaman (dalam setiap Pileg). Memang akan dibentuk tim (perekrutan) melalui mekanisme baku rapat, baik untuk tentukan DPRI RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten atau Kota," ujar Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/01/2013).

Priyo mengatakan bahwa pihak DPRD tingkat II dan tingkat I akan diajak bicara mengenai perekrutan ini. Namun pengambilan keputusannya tetap berada di DPP Golkar.

"Mengenai caleg yang berasal dari DPRD Provinsi maupun kota, pada prinsipnya diputuskan oleh pengurus provinsi. Namun tetap harus seizin, sepengetahuan, dan legalisasi dari DPP," tuturnya.

Dia menambahkan, mekanisme perekrutan caleg ini juga akan melibatkan organisasi sayap di bawah Golkar seperti Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Mereka akan ikut mengajukan nama untuk dijadikan caleg dan diproses dalam tim perekrutan tersebut.

"Kemudian para kader (bacaleg) akan mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus dari Golkar karena mekanisme (pemilihan) itu ada di DPP," tutup Priyo.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(sip/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%