Selasa, 22/01/2013 21:40 WIB

Lebih dari 5.000 tentara Inggris diberhentikan

BBCIndonesia.com - detikNews
Tentara Inggris di Afghanistan

Tentara yang bertugas atau akan ditugaskan di Afghanistan tidak terpengaruh.

Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan akan memberhentikan 5.300 personel tentara sebagai bagian dari kelanjutan pemotongan.

Inilah pemutusan hubungan kerja (PHK) tahap ketiga di militer Inggris. Pemutusan hubungan kerja pada akhirnya nanti akan menjadikan jumlah personel reguler Angkatan Darat dari sekitar 102.000 orang menjadi 82.000 personel.

"Hari ini Angkatan Darat mengumumkan bidang-bidang yang akan terkena dampak pemutusan hubungan kerja dalam program pemotongan gelombang ketiga; ini meliputi 5.300 personel tentara," kata pejabat Kementerian Pertahanan Mark Francois pada Selasa (22/01).

Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan tentara yang sedang bertugas di Afghanistan atau mereka yang akan dikirim ke negara itu tidak akan terkena dampak pemotongan.

Lebih lanjut disebutkan pemutusan hubungan kerja tahap ketiga tidak akan mempengaruhi operasi militer Inggris di medan perang saat ini.

"Program pengurangan tidak akan berdampak buruk bagi operasi di Afghanistan," tambah Mark Francois.

Tentara cadangan

Inggris menempatkan sekitar 9.000 tentara di Afghanistan menjelang penarikan pasukan pada tahun 2014.

Seorang tentara yang tidak mau namanya disebut mengatakan pemutusan hubungan kerja membuat semangat di kalangan tentara rendah.

"Kita menerima kenyataan pemerintah harus menghemat uang tetapi apakah harus mempertaruhkan keamanan negara?"

Pemerintah koalisi pimpinan Konservatif mengumumkan jumlah tentara cadangan akan dilipatgandakan menjadi 30.000 orang sebelum tahun 2018 untuk membantu mengurangi kekurangan personel.

(bbc/bbc)

ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%