Detik.com News
Detik.com
Senin, 21/01/2013 11:55 WIB

Hari ke-98 Jokowi

Jokowi Setuju Ibukota Dipindah Jika Banjir Tak Teratasi

Ahmad Toriq - detikNews
Jokowi Setuju Ibukota Dipindah Jika Banjir Tak Teratasi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo setuju dengan usulan pemindahan ibu kota dari Jakarta. Namun ada syaratnya. Apa?

"Kalau memang sudah kita mentok dan kesulitan mengatasi banjir Jakarta, semua langkah dan tahapan sudah kita jalankan dan tidak ada jalan lain, saya sangat setuju dengan Ketua MPR (untuk pindah Ibu kota)," kata Jokowi.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers usai bertemu dengan Pimpinan MPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2013).

Jokowi mengatakan fokus utama saat ini adalah untuk mengatasi banjir. Perihal pemindahan ibu kota, bisa dipikirkan jika upaya yang telah dilakukan tak menemui hasil.

"Sekarang atasi banjir dulu," ujarnya.

Usulan pemindahan ibu kota muncul setelah Jakarta dilanda banjir besar seperti sekarang ini. Sebelumnya usulan ini juga muncul di tahun 2007, saat banjir bandang melanda Jakarta.

Ketua MPR Taufiq Kiemas menguatkan agar usulan ini dibahas dengan serius. Dia mengusulkan ibu kota dipindah ke kota lain, seperti Palangkaraya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%