detikcom
Minggu, 20/01/2013 18:03 WIB

Hendak Aniaya Korban, 3 Anggota Geng Motor Jadi Bulan-bulanan Warga

Kristiadi - detikNews
Foto: kristiadi/detikcom
Tasikmalaya - Puluhan anggota geng motor membuat masalah di Tasikmalaya. Mereka hendak menganiaya korban. Namun belum sempat menganiaya, mereka kabur karena kedatangan warga. Tiga di antaranya jadi bulan-bulanan warga.

Para remaja yang salah satunya membawa pedang samurai itu diketahui akan menyerang Ujang (26), warga Ciranjang, Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Minggu (20/1/2013). Kerumunan tersebut mengundang perhatian warga.

Saat warga mulai datang, para remaja itu berhamburan. Namun tiga di antaranya, Sandy, Angga (20), dan Asep (26), berhasil ditangkap. Bak, buk, bak, buk! Mereka jadi bulan-bulanan warga.

Seorang warga setempat, Kosim mengungkapkan, sebelumnya kelompok tersebut sudah dijadikan target masyarakat karena sering berbuat onar. "Mereka menyerang kelompok lain dan membuat rusuh," katanya.

Kapolsek Tawang Iptu Dani Prasetya menyatakan tiga orang yang berhasil diamankan warga untuk sementara masih diperiksa. "Mereka dikenai wajib lapor tiap Senin dan Kamis," katanya ketika dihubungi melalui telepon.

Polisi akan melakukan pembinaan terhadap ketiga pelaku. Senjata samurai dan satu unit motor Satria bernopol B 6384 WEP, disita.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(try/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%