detikcom
Jumat, 18/01/2013 10:54 WIB

Hari ke-95 Jokowi

Tinjau Tanggul Jebol Latuharhary, Djokir Bertemu Jokowi

Fajar Pratama - detikNews
Djoko Kirmanto/detikcom
Jakarta - Selain Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (Djokir) juga datang mengunjungi tanggul Kanal Banjir Barat yang jebol di Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat. Keduanya yang berkunjung dalam waktu bersamaan ini pun sempat mengobrol sambil mengawasi perbaikan tanggul.

Pantauan detikcom, Jumat (18/1/2013), Djoko Kirmanto beserta rombongan tiba di lokasi yang berada di bawah jembatan Kuningan (HR Rasuna Said) ini sekitar pukul 10.10 WIB. Begitu tiba, Djokir dan rombongan langsung meninjau kanal.

Sementara itu, di kejauhan yang berjarak sekitar 25 meter dari lokasi Djokir, terlihat Jokowi yang sedang serius mengawasi perbaikan tanggul yang jebol. Jokowi sendiri sudah berada di lokasi sejak pukul 08.00 WIB setelah sejak semalam memantau perbaikan tanggul.

Setelah selesai meninjau kanal, Djokir yang disertai 15 orang jajarannnya ini mendatangi Jokowi. Keduanya bertegur sapa dan kemudian terlibat pembicaraan. Namun sayangnya, pembicaraan keduanya tidak terdengar jelas oleh wartawan yang ada di lokasi.

Usai mengobrol dengan Jokowi, Djokir sempat ditanya oleh wartawan mengenai koordinasi Kementerian PU dengan Pemprov DKI Jakarta. "Koodinasi dengan Pemprov luar biasa," jawabnya singkat.

Tanggul jebol di Jl Latuharhary menyumbang banjir di kawasan Bundaran HI dan Jl MH Thamrin serta merendam rel kereta api. Semula tanggul jebol selebar 10 meter sekarang melebar menjadi 30 meter.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(nvc/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%