detikcom
Jumat, 18/01/2013 09:44 WIB

Tempatkan Pengungsi Banjir di Gedung DPR & Rumah Dinas di Kalibata!

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Gedung DPR di Senayan
Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Nasir Djamil mengusulkan agar pimpinan DPR mengizinkan pengungsi korban banjir Jakarta ditempatkan di kompleks DPR Senayan, Jakarta. Menurut Nasir, sudah saatnya anggota DPR tergerak.

"Penempatan itu sampai dicabutnya status Jakarta sebagai darurat banjir hingga akhir Januari," kata Nasir dalam siaran pers, Jumat (18/1/2013).

Di lingkungan gedung DPR, menurut Nasir, para pengungsi bisa dibuatkan tenda khusus. Lingkungan DPR RI memang tidak termasuk daerah rawan banjir.

"Di kompleks DPR Senayan, para pengungsi bisa ditempatkan di gedung lapangan bulutangkis, aula masjid DPR, dan memasang tenda di lapangan terbuka di kompleks DPR. Bahkan bagi korban banjir di kawasan Jakarta Selatan, juga bisa ditempatkan di kompleks tempat tinggal anggota DPR di Kalibata," katanya.

"Soalnya rumah rumah di sana banyak yang tidak ditempati oleh anggota. Sayang, korban banjir saat ini mengungsi di tempat yang tidak reprsentatif," pungkasnya.

Jakarta Siaga I banjir. Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan mulai hari ini hingga 27 Januari 2013 mendatang diterapkan tanggap darurat.


(van/nrl)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    46%
    Kontra
    54%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel