Detik.com News
Detik.com
Rabu, 16/01/2013 16:46 WIB

KPU Tetapkan Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten

Rina Atriana - detikNews
KPU Tetapkan Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rapat pleno tertutup Selasa (15/1) malam, untuk menentukan jumlah kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten pada pemilu 2014. Menurut komisioner KPU, Hadar Gumay, ada beberapa daerah yang jumlah kursinya naik dan ada pula yang mengalami penurunan.

"Semalam kami sudah menetapkan jumlah kursi DPRD. Ini ada daerah yang jumlah kursinya bertambah dan ada yang berkurang," kata Hadar, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2013).

Hadar mengatakan, untuk tingkat DPRD Provinsi tidak ada penurunan jumlah kursi. Jatah kursi yang berkurang hanya ditemukan di tingkat DPRD Kabupaten.

"Kalau DPRD provinsi tidak ada yang berkurang, tapi yang bertambah ada. Yang Kabupaten ada yang turun dibandingkan tahun 2009," ujar Hadar.

Kenaikan jumlah kursi DPRD terjadi di 12 Provinsi, antara lain DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timut, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Dikarenakan jumlah kursi di DPRD ini bergantung pada jumlah penduduk daerah yang bersangkutan, secara tidak langsung jumlah kursi akan lebih banyak ketika angka populasi penduduk mengalami peningkatan.

"Pada dasarnya semua ini kan bergantung pada jumlah penduduk. Karena kami mendpat data, setelah kami hitung jumlah kursi di DPRD yang bersangkutan berubah," ungkapnya.

Lalu apa yang terjadi dengan daerah tertentu yang jumlah kursi di DPRD nya malah menurun dari pemilu sebelumnya. Hadar memperkirakan hal itu dapat saja terjadi karena salah perhitungan jumlah penduduk pada saat 2009 yang lalu.

"Dulu tinggi karena bisa saja hitung-hitungan yang dulu keliru, ini hanya pendapat saya. Dulu perhitungan penduduknya tidak akurat, bisa saja digede-gedein untuk dapat kursi. Hal ini bisa disampaikan ke Kemendagri," jelasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(gah/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%