detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Senin, 21/04/2014 07:36 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Rabu, 16/01/2013 16:46 WIB

KPU Tetapkan Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rapat pleno tertutup Selasa (15/1) malam, untuk menentukan jumlah kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten pada pemilu 2014. Menurut komisioner KPU, Hadar Gumay, ada beberapa daerah yang jumlah kursinya naik dan ada pula yang mengalami penurunan.

"Semalam kami sudah menetapkan jumlah kursi DPRD. Ini ada daerah yang jumlah kursinya bertambah dan ada yang berkurang," kata Hadar, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2013).

Hadar mengatakan, untuk tingkat DPRD Provinsi tidak ada penurunan jumlah kursi. Jatah kursi yang berkurang hanya ditemukan di tingkat DPRD Kabupaten.

"Kalau DPRD provinsi tidak ada yang berkurang, tapi yang bertambah ada. Yang Kabupaten ada yang turun dibandingkan tahun 2009," ujar Hadar.

Kenaikan jumlah kursi DPRD terjadi di 12 Provinsi, antara lain DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timut, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Dikarenakan jumlah kursi di DPRD ini bergantung pada jumlah penduduk daerah yang bersangkutan, secara tidak langsung jumlah kursi akan lebih banyak ketika angka populasi penduduk mengalami peningkatan.

"Pada dasarnya semua ini kan bergantung pada jumlah penduduk. Karena kami mendpat data, setelah kami hitung jumlah kursi di DPRD yang bersangkutan berubah," ungkapnya.

Lalu apa yang terjadi dengan daerah tertentu yang jumlah kursi di DPRD nya malah menurun dari pemilu sebelumnya. Hadar memperkirakan hal itu dapat saja terjadi karena salah perhitungan jumlah penduduk pada saat 2009 yang lalu.

"Dulu tinggi karena bisa saja hitung-hitungan yang dulu keliru, ini hanya pendapat saya. Dulu perhitungan penduduknya tidak akurat, bisa saja digede-gedein untuk dapat kursi. Hal ini bisa disampaikan ke Kemendagri," jelasnya.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(gah/van)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%
MustRead close