detikcom
Rabu, 16/01/2013 16:46 WIB

KPU Tetapkan Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rapat pleno tertutup Selasa (15/1) malam, untuk menentukan jumlah kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten pada pemilu 2014. Menurut komisioner KPU, Hadar Gumay, ada beberapa daerah yang jumlah kursinya naik dan ada pula yang mengalami penurunan.

"Semalam kami sudah menetapkan jumlah kursi DPRD. Ini ada daerah yang jumlah kursinya bertambah dan ada yang berkurang," kata Hadar, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2013).

Hadar mengatakan, untuk tingkat DPRD Provinsi tidak ada penurunan jumlah kursi. Jatah kursi yang berkurang hanya ditemukan di tingkat DPRD Kabupaten.

"Kalau DPRD provinsi tidak ada yang berkurang, tapi yang bertambah ada. Yang Kabupaten ada yang turun dibandingkan tahun 2009," ujar Hadar.

Kenaikan jumlah kursi DPRD terjadi di 12 Provinsi, antara lain DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timut, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Dikarenakan jumlah kursi di DPRD ini bergantung pada jumlah penduduk daerah yang bersangkutan, secara tidak langsung jumlah kursi akan lebih banyak ketika angka populasi penduduk mengalami peningkatan.

"Pada dasarnya semua ini kan bergantung pada jumlah penduduk. Karena kami mendpat data, setelah kami hitung jumlah kursi di DPRD yang bersangkutan berubah," ungkapnya.

Lalu apa yang terjadi dengan daerah tertentu yang jumlah kursi di DPRD nya malah menurun dari pemilu sebelumnya. Hadar memperkirakan hal itu dapat saja terjadi karena salah perhitungan jumlah penduduk pada saat 2009 yang lalu.

"Dulu tinggi karena bisa saja hitung-hitungan yang dulu keliru, ini hanya pendapat saya. Dulu perhitungan penduduknya tidak akurat, bisa saja digede-gedein untuk dapat kursi. Hal ini bisa disampaikan ke Kemendagri," jelasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(gah/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%