detikcom
Minggu, 13/01/2013 20:12 WIB

M Nuh: Kurikulum 2013, Tukang Bangunan Bisa Jadi Guru

Sukma Indah Permana - detikNews
Ilustrasi
Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menerapkan kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru nanti. Mendikbud, M Nuh menjelaskan kurikulum ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif dan penuh inovatif. Untuk itu, tukang bangunan pun bisa jadi guru.

"Cara didiknya pakai pendekatan yang membiasakan adik-adik untuk memakai panca indera untuk melakukan observasi, faktual," ujar M Nuh.

Hal ini disampaikan M Nuh dalam acara sosialisasi Kurikulum 2013 di kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jalan Kyai Mojo Srondol Kulon Banyumanik Semarang, Jawa Tengah, Minggu (13/1/2013).

M Nuh mengatakan bahwa tak hanya observasi, anak didik juga harus didorong untuk aktif bertanya. Kurikulum 2013 ini akan mengangkat sisi kepenasaran intelektualitas anak dengan mendorong nalar, bereksperimen, dan mengkomunikasikannya ke orang lain.

"Ini tidak harus butuh biaya yang besar. Misal sekolah belum diplester, (masih terlihat susunan batu bata). Ajak adik-adik untuk bertanya kenapa batu batanya disusun selang-seling, tidak sejajar. Mulailah kemampuan bertanya, kemudian nalarnya dia tanya ke tukang bangunan. Pak tukang pun bisa jadi guru," ulas M Nuh.

Selain itu, kurikulum 2013 ini akan fokus pada tiga objek pembelajaran yakni fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena seni dan budaya.

"Sehingga kalau ada fenomena sosial, misal kenapa ada yang meninggal atau sakit kita perlu menjenguk," tuturnya.

"Tidak perlu lab yang canggih," imbuhnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(sip/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%