Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 12/01/2013 18:17 WIB

Din: Politik Muhammadiyah Adalah Politik Moral

Nur Khafifah - detikNews
Din: Politik Muhammadiyah Adalah Politik Moral
Jakarta - Sebagai organisasi masyarakat yang bernafaskan Islam, Muhammadiyah menegaskan untuk tidak terjun ke politik. Namun ormas yang berdiri 1912 ini menjalankan politik moral.

"Muhammadiyah tidak berpolitik dalam artian praksis. Namun demikian, Muhammadiyah tidak apolitik," ucap Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam pernyataanya, usai menerima kunjungan delegasi Asosiasi Belia Islam Malaysia (ABIM), di Jakarta, Sabtu (12/01/2013).

Din mengatakan, politik Muhammadiyah adalah politik moral. Muhammadiyah membebaskan warganya untuk berpolitik. Sebab, hal ini penting sebagai salah satu sarana berdakwah di partai politik.

"Politik Muhammadiyah adalah politik moral. Kader dan warga Muhammadiyah ada di semua partai politik," tutur Din.

Din juga menyatakan, pihaknya berupaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Muhammadiyah dan Islam di partai politik. "Ini kesempatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Muhammadiyah dan Islam di partai politik," jelas Din.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjp/fjp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%