detikcom
Sabtu, 12/01/2013 18:17 WIB

Din: Politik Muhammadiyah Adalah Politik Moral

Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Sebagai organisasi masyarakat yang bernafaskan Islam, Muhammadiyah menegaskan untuk tidak terjun ke politik. Namun ormas yang berdiri 1912 ini menjalankan politik moral.

"Muhammadiyah tidak berpolitik dalam artian praksis. Namun demikian, Muhammadiyah tidak apolitik," ucap Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam pernyataanya, usai menerima kunjungan delegasi Asosiasi Belia Islam Malaysia (ABIM), di Jakarta, Sabtu (12/01/2013).

Din mengatakan, politik Muhammadiyah adalah politik moral. Muhammadiyah membebaskan warganya untuk berpolitik. Sebab, hal ini penting sebagai salah satu sarana berdakwah di partai politik.

"Politik Muhammadiyah adalah politik moral. Kader dan warga Muhammadiyah ada di semua partai politik," tutur Din.

Din juga menyatakan, pihaknya berupaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Muhammadiyah dan Islam di partai politik. "Ini kesempatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Muhammadiyah dan Islam di partai politik," jelas Din.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/fjp)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%