detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Rabu, 16/04/2014 15:26 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Sabtu, 12/01/2013 18:17 WIB

Din: Politik Muhammadiyah Adalah Politik Moral

Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Sebagai organisasi masyarakat yang bernafaskan Islam, Muhammadiyah menegaskan untuk tidak terjun ke politik. Namun ormas yang berdiri 1912 ini menjalankan politik moral.

"Muhammadiyah tidak berpolitik dalam artian praksis. Namun demikian, Muhammadiyah tidak apolitik," ucap Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam pernyataanya, usai menerima kunjungan delegasi Asosiasi Belia Islam Malaysia (ABIM), di Jakarta, Sabtu (12/01/2013).

Din mengatakan, politik Muhammadiyah adalah politik moral. Muhammadiyah membebaskan warganya untuk berpolitik. Sebab, hal ini penting sebagai salah satu sarana berdakwah di partai politik.

"Politik Muhammadiyah adalah politik moral. Kader dan warga Muhammadiyah ada di semua partai politik," tutur Din.

Din juga menyatakan, pihaknya berupaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Muhammadiyah dan Islam di partai politik. "Ini kesempatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Muhammadiyah dan Islam di partai politik," jelas Din.

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(fjp/fjp)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
90%
Kontra
10%