Jumat, 11/01/2013 12:00 WIB

Jadi Menpora, Roy Suryo akan Konsultasi ke Senior

M Iqbal - detikNews
Roy Suryo.
Jakarta - Roy Suryo ditunjuk Presiden SBY untuk mengisi posisi menteri pemuda dan olahraga dalam KIB II. Politisi PD tersebut mengaku sudah menghubungi dua orang senirrnya untuk berkonsultasi tentang tugas-tugas barunya di Kemenpora

"Saya siap berkonsultasi dengan Pak Andi Mallarangeng dan Pak Adhiyaksa Dault, bahkan sudah saya kontak. Pak Hayono Isman dan Pak Sinambela juga sudah saya kontak, berarti menpora ke-11 sejarah kementerian olahraga," kata Roy Suryo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/1/2012).

Roy sebelumnya pagi tadi sudah dipanggil oleh Presiden bersama Boediono didampingi Mensesneg dan Seskab di Istana Negara pukul 09.00 WIB. Di sana dia menjalani fit and proper test akhir termasuk menandatangi pakta integritas.

"Saya beralih dari anggota DPR ke gedung sebelah, ke gedung Kemenpora, mengganti Andi Mallarangeng," lanjutnya. Gedung DPR memang bersebalahan dengan Gedung Kemenpora di Senayan.

Roy menuturkan, di depan presiden dan wapres pagi tadi ia menyampaikan bahwa Menpora adalah tugas berat dan bukan kompetensinya untuk menjabat Menpora. "Saya sampaikan ke presiden ke wapres, saya bukan kompentensi paling tepat untuk kompetensi ini," ucapnya.

Selain itu, ia juga sangat sadar harapan masyarakat terhadapnya sangat rendah, dan ia mengaku bukan olahragawan serta sedikit di kepemudaan.

"Karena saya sadar, ini tugas amanah diambil saya sampaikan dengan dukungan masyarakat, dan media massa dan Aklah, tugas harus dilakukan," ucapnya.

"Saya belum diinformasikan kapan dilantik, sebelum dilantik belum bertugas, Senin masih bertugas," kata Roy.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(bal/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%