detikcom
Kamis, 10/01/2013 22:33 WIB

Pasangan Lesbi Menikah di Batam, Punya Bukti dari KUA

Agus Siswanto - detikNews
(Foto: Agus Siswanto/detikcom)
Batam - Warga Perumahan Puri Agung III Kelurahan Mangsang, Kecamatan Seibeduk, Batam, dikagetkan dengan suami istri berjenis kelamin perempuan. Lebih mengagetkan lagi, pasangan ini memiliki buku nikah resmi yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan buku nikah, pasangan lesbi tersebut, Angga Soetjipto alias Musjalifa (23) dan Ninies Ramiluningtyas (41), menikah 6 Januari 2012 lalu. Mereka tinggal di Blok B 6 No 20 perumahan tersebut.

Terbongkarnya identitas asli pasangan sejenis ini bermula dari kecurigaan warga terhadap tingkah aneh keduanya. Warga akhirnya menggerebek dan memeriksa kejelasan jenis kelamin kedua pasangan tersebut.

Saat didatangi warga dan perangkat RT/RW setempat, Angga mengakui dia berjenis kelamin perempuan. Dia menyatakan saling mencintai. Warga yang geram akhirnya mengusir Angga dari perumahan tersebut.

Tetangga depan rumah pasangan tersebut, Mai Marlina, menuturkan, Angga dan Ninies cenderung tertutup dan tidak aktif dalam kegiatan sosial. Keduanya juga bertingkah seperti remaja yang pacaran.

Tak hanya itu, selama tinggal di rumah itu, Angga tak pernah memakai baju layaknya seorang pria sejati. Kemana pun, ia selalu mengenakan jaket.

"Bahkan dia (Angga) malah punya kebiasaan aneh seperti menanam dan mengurus bunga. Istrinya malah nggak. Sudah begitu kalau ada warga yang lewat pasti ditutup dadanya pakai jaket," kata Mai, Kamis (10/1/2013).

Belum ada klarifikasi dari pihak KUA terkait lolosnya pasangan sejenis ini untuk menikah dan mendapatkan buku nikah.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(try/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
63%
Kontra
37%