Kamis, 10/01/2013 10:41 WIB

Ngetweet Soal Ahok, Farhat Abbas Minta Maaf

Indra Subagja - detikNews
Foto: Farhat Abbas
Jakarta - Farhat Abbas akhirnya meminta maaf. Dia mengaku tidak bermaksud menyerang secara rasial Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok). Secara pribadi, putra mantan hakim agung yang kini menjadi komisioner Komisi Yudisial (KY) ini meminta persoalan tersebut tak diperpanjang.

"Saya minta maaf kalau Anda hanya gara-gara itu tersinggung. Saya hargai sikap Anda yang bijaksana dan tidak marah," jelas Farhat saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (10/1/2013).

Farhat juga ngetweet dalam akun @farhatabbaslaw permintaan maaf itu. Farhat juga menegaskan bahwa meski dia meminta maaf, tetapi tidak akan berkurang niatannya untuk terus mengkritik Ahok.

"Masalah ini tidak akan menutup kritik saya selanjutnya," kata pengacara ini.

Farhat juga mengaku atas tweetnya itu, dia banyak mendapat respons negatif dari sejumlah tweeps. Mereka menyerang Farhat dengan kasar.

"Kalau bicara diskriminasi, memang Indonesia diskriminatif terhadap Cina? Saya berjanji kepada orang Cina kalau saya jadi presiden, saya akan memberi mereka kursi 4 menteri, jabatan di intelijen, polisi, dan TNI," tutur Farhat.

Tweet Farhat soal Ahok itu diunggah pada Rabu (9/1) dalam akun twitter @farhatabbaslaw, isinya "Ahok protes, Dasar Ahok plat Aja diributin! Apapun plat nya tetap Cina !"

Ahok sendiri sudah memberi tanggapan. Ahok hanya menyatakan keheranannya masih ada orang yang bersikap seperti itu. Dia pun tak berminat melaporkan Farhat ke polisi.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ndr/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%
MustRead close