Kamis, 10/01/2013 10:41 WIB

Ngetweet Soal Ahok, Farhat Abbas Minta Maaf

Indra Subagja - detikNews
Foto: Farhat Abbas
Jakarta - Farhat Abbas akhirnya meminta maaf. Dia mengaku tidak bermaksud menyerang secara rasial Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok). Secara pribadi, putra mantan hakim agung yang kini menjadi komisioner Komisi Yudisial (KY) ini meminta persoalan tersebut tak diperpanjang.

"Saya minta maaf kalau Anda hanya gara-gara itu tersinggung. Saya hargai sikap Anda yang bijaksana dan tidak marah," jelas Farhat saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (10/1/2013).

Farhat juga ngetweet dalam akun @farhatabbaslaw permintaan maaf itu. Farhat juga menegaskan bahwa meski dia meminta maaf, tetapi tidak akan berkurang niatannya untuk terus mengkritik Ahok.

"Masalah ini tidak akan menutup kritik saya selanjutnya," kata pengacara ini.

Farhat juga mengaku atas tweetnya itu, dia banyak mendapat respons negatif dari sejumlah tweeps. Mereka menyerang Farhat dengan kasar.

"Kalau bicara diskriminasi, memang Indonesia diskriminatif terhadap Cina? Saya berjanji kepada orang Cina kalau saya jadi presiden, saya akan memberi mereka kursi 4 menteri, jabatan di intelijen, polisi, dan TNI," tutur Farhat.

Tweet Farhat soal Ahok itu diunggah pada Rabu (9/1) dalam akun twitter @farhatabbaslaw, isinya "Ahok protes, Dasar Ahok plat Aja diributin! Apapun plat nya tetap Cina !"

Ahok sendiri sudah memberi tanggapan. Ahok hanya menyatakan keheranannya masih ada orang yang bersikap seperti itu. Dia pun tak berminat melaporkan Farhat ke polisi.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ndr/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%