Kamis, 10/01/2013 09:44 WIB
Mantan Bupati Buol Amran Batalipu Hadapi Tuntutan
Pengacara Amran, Amat Entedaim mengatakan kliennya siap menghadapi tuntutan jaksa dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis (10/1/2013). Sidang dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB.
Amat menegaskan duit yang diterima kliennya dari Hartati merupakan bantuan Pilkada. Bantuan Pilkada ini kata dia tidak dapat dikategorikan suap.
"Dari fakta hukum yang terungkap selama dalam persidangan, bantuan yang diterima Amran adalah bantuan Pilkada," kata Amat saat dihubungi, Rabu (9/1/2013) malam.
"Tapi semua hak jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan," ujarnya.
Amran didakwa menerima suap sebesar Rp 3 miliar. Uang itu diterima terkait penerbitan surat yang berhubungan dengan pengajuan izin usaha perkebunan dan hak guna usaha lahan perkebunan perusahaan milik Siti Hartati Murdaya.
Dalam dakwaan dijelaskan, pemberian uang kepada Amran dilakukan dua kali. Pertama pada 18 Juni 2012 di rumah Amran, Jalan Mawar nomor 1, Kelurahan Leok I, Kabupaten Buol.
Pemberian kedua diserahkan tanggal 26 Juni 2012 di vila milik Amran di Kelurahan Leok, Kabupaten Buol.
Menurut jaksa, sehari setelah uang Rp 1 miliar diberikan, Amran menandatangani surat yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Kepala BPN agar memberi rekomendasi IUP dan HGU terhadap PT CCM.
Pada 19 Juni 2012, Amran kemudian menghubungi Totok Lestiyo agar perusahaan Hartati segera memenuhi permintaan uang Rp 2 miliar.
Perbuatan Amran diancam pidana sebagaimana diatur pasal 12 a, Pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ikuti berbagai peristiwa hangat yang terjadi hari ini di "Reportase Sore", Pukul 16.30 WIB, Hanya di TRANS TV
(fdn/fiq)
Baca Juga
Twitter Recommendation
-
Rieke: BBM Naik, Upah Buruh Juga Harus Naik 30 Persen
1,457 share this. -
Polisi Amankan 30 Pendemo Anarkis di Medan
773 share this. -
Pengacara Australia Belajar Islam di Indonesia
735 share this. -
Membangkang dari Koalisi, PKS Seharusnya Malu dan Tarik Tifatul Cs
728 share this. -
PKS Tolak Kenaikan BBM, PD: SBY Mestinya Copot Tifatul Cs
713 share this.
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru
Indeks Berita ยป
-
Selasa, 18/06/2013 12:32 WIB
Menteri PKS Salurkan Balsem, Fahri: Kalau Kami Untung, Kami Dukung
-
Selasa, 18/06/2013 12:31 WIB
Ini 3 Program Kompensasi Kenaikan Harga BBM untuk Si Miskin
-
Selasa, 18/06/2013 12:25 WIB
Penerus Mega di PDIP
Prananda Prabowo: Biarlah Waktu yang Berbicara
-
Selasa, 18/06/2013 12:22 WIB
AP II: Kerusakan Koper di Bagasi Tanggung Jawab Airline
-
Selasa, 18/06/2013 12:21 WIB
Kasus TPPU Irjen Djoko, Jaksa akan Hadirkan Dirut PT Pura Sebagai Saksi
-
Selasa, 18/06/2013 11:35 WIB
Ini Wujud Restoran yang Berantakan karena Dirusak Mahasiswa Anti BBM Naik
-
Selasa, 18/06/2013 10:41 WIB
5 Aksi Jokowi-Ahok Taklukkan Rob Ancol
-
Selasa, 18/06/2013 11:47 WIB
Saran Penumpang Pesawat: Jangan Taruh Barang Berharga di Bagasi!
-
Selasa, 18/06/2013 12:05 WIB
Haji Darip dari Klender, Tokoh Betawi yang Bikin Belanda Keder
-
Selasa, 18/06/2013 10:28 WIB
FPKS Bantah Tudingan Tifatul Selewengkan Instruksi Majelis Syuro
-
Selasa, 18/06/2013 11:54 WIB
Gubernur NTB Talak Istrinya ke Pengadilan Agama Jaksel
-
Selasa, 18/06/2013 12:02 WIB
Golkar: Beranikah SBY Copot Menteri PKS?
-
Selasa, 18/06/2013 11:25 WIB
Kapok Tasnya Dirusak di Bandara, Alida Bungkus Kopernya dengan Plastik
-
523 Komentar
-
422 Komentar
-
363 Komentar
-
280 Komentar
-
220 Komentar
-
213 Komentar
-
206 Komentar
-
193 Komentar
-
Senin, 17/06/2013 18:39 WIB
Dirjen KA Tundjung Inderawan Bicara Mental Penumpang dan Seramnya MRT Subway
Seraya membangun infrastruktur seperti stasiun dan rel kereta api, Kemenhub juga mengkhawatirkan mental penumpang kereta yang belum tertib. Apalagi, teknologi maju kereta bawah tanah bakal dibangun di Jakarta. Kekhawatiran timbul bila perilaku penumpang KA masih timpang dengan teknologi transportasi.
ProKontra
Index »
Jokowi Lebih Dahsyat Nyapres di 2019
Pro
Kontra
MustRead
close
-
Selasa, 18/06/2013 09:13 WIB
3 Gaya Lepas Kangen Fathanah-Sefti di Bui KPK
-
Selasa, 18/06/2013 08:44 WIB
Buntut Demo BBM di DPR, 88 Orang Ditahan
- detikNews · Berita · Internasional · Kolom · Wawancara · Lapsus · Tokoh · Pro Kontra · Profil · Indeks
- detikSport · Basket · MotoGP · F1 · Raket · Sepakbola · Sport Lain · Galeri · Profil · Fans Area · Indeks
- Sepakbola · Italia · Inggris · Spanyol · Jerman · Indonesia · Uefa · Bola Dunia · Fans Area · Indeks
- detikOto · Mobil · Motor · Modifikasi · Tips & Trik · Konsultasi · Komunitas · OtoTest · Galeri · Video · Forum · Indeks
- detikHot · Celebs · Music · Movie · Art · Gallery · Profile · KPOP · Forum · Indeks
- detikInet · News · Gadget · Games · Fotostop · Klinik IT · Ngopi · Produk Pilihan · Forum · Indeks
- detikFinance · Ekonomi Bisnis · Finansial · Properti · Energi · Industri · Sosok · Peluang Usaha · Pajak · Konsultasi · Foto · TV · Indeks
- detikHealth · Health News · Sexual Health · Diet · Ibu & Anak · Konsultasi · Health Calculator · Foto Balita · Bank Nama Bayi
- detikTravel · Travel News · Destinations · Photos · d'Trips · Hotels · Flights · ACI · d'Travelers Stories
- Wolipop · Fashion · Photos · Beauty · Love & Sex · Home & Family · Wedding · Entertainment · Sale & Shop · Hot Guide · d'Lounge · Indeks
- detikFood · Resep · Tempat Makan · Kabar Kuliner · Halal · Komunitas · Forum · Konsultasi · Galeri · Indeks
- detikSurabaya · Berita · Bisnis · Society · Foto · TV · Indeks
- detikBandung · News · Sosok · Info · Pengalaman Anda · Lifestyle · Iklan Baris · Foto · TV · Info Iklan · Forum · Indeks
Iklan Baris · Blog · Forum · Kolom Kita · adPoint · Seremonia · Sindikasi · Info Iklan · Suara Pembaca · Surat dari Buncit · detikTV · Cari Alamat
Copyright © detikcom, All Rights Reserved · Redaksi · Pedoman Media Siber · Karir · Kotak Pos · Info Iklan · Disclaimer



_10.gif)





_5.gif)





_3.gif)

Mudik selalu dirindukan bagi setiap perantau. Tak terkecuali bagi Dirjen Perhubungan Darat Soeroyo Alimoeso. Beliau curhat tentang dirinya yang tidak pernah mudik dan susahnya mengatur pemudik.
Giatnya Pemerintah memperjuangkan munculnya regulasi (Peraturan Menteri Perindustrian) tentang Low Cost and Green Car (LCGC) bersama-sama DPR-RI membuktikan bahwa Pemerintah sekarang tidak pro angkutan umum.

