detikcom
Kamis, 10/01/2013 07:07 WIB

Anehnya Potongan Gaji Karyawan Al-Zaytun

M. Rizal - detikNews
Jakarta -

Kislam (47) sudah 13 tahun menjadi karyawan di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat (Jabar). Pertama bekerja di ponpes milik Panji Gumilang itu, ia ditempatkan di bagian konstruksi. Kislam menjadi saksi hidup pendirian bangunan megah di kompleks pesantren seluas 1.400 hektare itu.



“Saya masuk bagian bangunan, tapi bangunan bagian ‘keneknya’ (buruh lepas),” tutur Kislam kepada majalah detik.



Upah yang diterimanya saat itu, lanjut Kislam, Rp 40 ribu per bulan. Setelah menjadi karyawan, gajinya hanya naik menjadi Rp 80 ribu per bulan. Beberapa tahun kemudian, naik lagi menjadi Rp 100 ribu dan paling tinggi Rp 250 ribu.



Hidup dengan gaji rendah tentu tak cukup bagi Kislam, yang mempunyai lima orang anak. Untuk mengontrak sepetak rumah saja, ia harus merogoh kocek Rp 1,4 juta setahun. Sampai tahun 2010, karyawan masih diberi tunjangan berupa paket berisi beras, sabun, minyak, dan garam. Namun, setelah itu tak ada lagi. “Alasannya tak ada biaya,” katanya.



***



Tulisan lengkap Anehnya Potongan Gaji Karyawan Al-Zaytun bisa dibaca GRATIS di edisi terbaru Majalah Detik (edisi 58, 7 Desember 2012). Edisi ini mengupas tuntas Pondok Pesantren Al-Zaytun dengan tema ‘Penyekapan Sadis Al-Zaytun’. Juga ikuti artikel lainnya yang tidak kalah menarik seperti rubrik hukum ‘Bonus Denda Penumpang AirAsia’, Kriminal ‘Petaka Tahun Baru Putra Hatta’, Bisnis ‘Era Media Cetak (Belum) Berakhir’, berita komik ‘Car Free Night Tahun Baru’, Gaya Hidup ‘Bikin Mrs V Lebih Cantik’, rubrik Seni Hiburan dan review film ‘Hope Springs’, WKWKWK ‘Heboh Pocong Gantung Diri’, serta masih banyak artikel menarik lainnya.



Untuk aplikasinya bisa di-download di apps.detik.com dan versi pdf bisa di-download di www.majalahdetik.com. Gratis, selamat menikmati!


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(iy/iy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Laporan Khusus Terbaru Indeks Laporan Khusus ยป
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%