Detik.com News
Detik.com
Kamis, 10/01/2013 05:29 WIB

NU: Wanita Tidak Dilarang Ngangkang saat Dibonceng

Ferdinan - detikNews
NU: Wanita Tidak Dilarang Ngangkang saat Dibonceng
Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, angkat bicara mengenai imbauan wanita agar tidak duduk ngangkang saat dibonceng yang diberlakukan di Kota Lhokseumawe, Nagroe Aceh Darussalam. Ditegaskannya, Islam tidak melarang wanita ngangkang saat dibonceng.

"Yang wajib bagi wanita adalah menutup aurat. Untuk dibonceng Islam tidak ada aturan bagaimana seharusnya wanita duduk," tegas Said di sela 'Refleksi 2012 dan Outlook 2013' sebagaimana tertulis dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Rabu (9/1/2013) malam.

Untuk klasifikasi aurat yang wajib ditutup oleh wanita sendiri, Kiai Said menyebut ada perbedaan di antara empat madzhab yang dianut umat Islam. Salah satunya Imam Syafi'i yang menyebut seluruh bagian tubuh wanita aurat dan wajib ditutup, terkecuali wajah serta telapak tangan dan kaki.

"Imam Hanafi lebih ekstrem, karena menyebut aurat wanita hanya bagian lutut dan siku ke atas. Di bawah lutut dan siku boleh tidak ditutup, tapi jilbab tetap wajib," lanjut Said.

Lebih lanjut mengenai aturan yang diberlakukan di Kota Lhokseumawe tersebut, Said menyebutnya sebagai hal yang mengada-ada. "Itu cari pekerjaan saja," sindirnya.

Seperti diberitakan, Wali Kota Lhokseumawe Suadi Yahya mengeluarkan surat edaran yang mengimbau kaum perempuan tidak duduk mengangkang saat dibonceng di sepeda motor.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/fiq)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%