Kamis, 10/01/2013 05:29 WIB

NU: Wanita Tidak Dilarang Ngangkang saat Dibonceng

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, angkat bicara mengenai imbauan wanita agar tidak duduk ngangkang saat dibonceng yang diberlakukan di Kota Lhokseumawe, Nagroe Aceh Darussalam. Ditegaskannya, Islam tidak melarang wanita ngangkang saat dibonceng.

"Yang wajib bagi wanita adalah menutup aurat. Untuk dibonceng Islam tidak ada aturan bagaimana seharusnya wanita duduk," tegas Said di sela 'Refleksi 2012 dan Outlook 2013' sebagaimana tertulis dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Rabu (9/1/2013) malam.

Untuk klasifikasi aurat yang wajib ditutup oleh wanita sendiri, Kiai Said menyebut ada perbedaan di antara empat madzhab yang dianut umat Islam. Salah satunya Imam Syafi'i yang menyebut seluruh bagian tubuh wanita aurat dan wajib ditutup, terkecuali wajah serta telapak tangan dan kaki.

"Imam Hanafi lebih ekstrem, karena menyebut aurat wanita hanya bagian lutut dan siku ke atas. Di bawah lutut dan siku boleh tidak ditutup, tapi jilbab tetap wajib," lanjut Said.

Lebih lanjut mengenai aturan yang diberlakukan di Kota Lhokseumawe tersebut, Said menyebutnya sebagai hal yang mengada-ada. "Itu cari pekerjaan saja," sindirnya.

Seperti diberitakan, Wali Kota Lhokseumawe Suadi Yahya mengeluarkan surat edaran yang mengimbau kaum perempuan tidak duduk mengangkang saat dibonceng di sepeda motor.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fdn/fiq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%