detikcom
Kamis, 10/01/2013 03:05 WIB

Anggota Mitra Polisi Jakut Ditangkap Bawa Sabu di Pekanbaru

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru, - Seorang warga Jakarta tertangkap bawa sabu di Bandara Sultan Syarif Kasin (SSK) II Pekanbaru. Ketika ditangkap, tersangka menunjukan kartu anggota Mitra Polisi, Jakarta Utara.

Calon penumpang pesawat Garuda, bernama Hardi (36) tertangkap pada Rabu (9/1/2013) sore. Hardi ditangkap petugas Bandara SSK II saat melintasi x-ray kedua yang masuk ruang tunggu.

Barang haram, sabu-sabu yang dibungkus plastik diselipkan di celana. Ketika digeledah petugas, akhirnya barang tersebut disita seberat 20 gram dengan kisaran harga Rp 22 juta.

Saat diperiksa petugas bandara, Hardi menyebut barang haram itu dipesan dari warga Malaysia. Tapi dia sendiri tidak bertemu langsung dengan warga Malaysia itu.

Sabu-sabu itu sudah diletakan di kamar Grand Hotel Jalan Riau, Pekanbaru, tempat dia menginap.

"Dia malah menunjukan kartu anggota Mintra Polisi dari Polres Jakarta Utara. Dan mengaku sabu-sabu ini sudah dipesan polisi di Jakarta untuk memancing transaksi sabu 2 kg," kata Hasturmen Yunus, petugas Bandara SSK II.

Kini tersangka sudah diserahkan ke Polsek Bukit Raya Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(cha/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%