detikcom
Rabu, 09/01/2013 15:56 WIB

Irene 'Kill Bill' Tupessy Divonis 2,5 Tahun Penjara

Salmah Muslimah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Terdakwa kasus penyerangan di RSPAD Irene 'Kill Bill' Tupessy
divonis 2,5 tahun penjara. Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu 4 tahun penjara.

"Memutuskan Irene dihukum 2 tahun 6 bulan," kata ketua majelis hakim Agus Iskandar dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jalan Gadjah Mada, Rabu (9/1/2013).

Majelis hakim berkeyakinan terdakwa nyata-nyata secara sah membantu secara bersama-sama melakukan tindak kekerasan di muka umum. Hal-hal yang meringankan yaitu Irene mempunyai 4 anak yang masih kecil, belum pernah dihukum sebelumnya dan berkelakuan baik selama sidang. Hal yang memberatkan ada korban yang meninggal, memberikan sarana dan prasarana.

"Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan, membayar biaya perkara Rp 2.000," lanjut Agus.

Dalam perkara tersebut, majelis hakim juga memvonis suami Irene, Heryanto, dengan lama hukuman sama. Keduanya dikenakan pasal serupa dalam kejadian yang sama yaitu Pasal 170 KUHP ayat 2 ke tiga.

Mendengar amar putusan ini, Irene langsung menangis dan mengusap beberapa kali air matanya. Dia tak mengucapkan sepatah kata pun atas vonis tersebut.

Usai sidang, Irene yang memakai jaket warna hitam tanpa rompi tahanan langsung diapit saudaranya dan menutup mukanya. Aparat kepolisian mengawal Irene hingga ke ruang tahanan.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
57%
Kontra
43%