detikcom
Rabu, 09/01/2013 15:50 WIB

Tak Mustahil Jokowi Jadi Presiden

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Joko Widodo,
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dikenal begitu dekat dengan masyarakat. Tak mustahil Jokowi yang dikenal sebagai pemimpin yang low profile dan merakyat, suatu hari terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia.

Tentunya Jokowi bisa maju Pilpres jika PDIP yang dibelanya di Pilgub DKI lalu mendukungnya. Menurut pengamat politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto, Jokowi adalah salah satu capres potensial, meskipun untuk nyapres Jokowi harus mendapat restu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Namun sebelum maju Pilpres, Jokowi harus membenahi terlebih dahulu membenahi Jakarta. Menurut Gun, Jokowi bisa nyapres pada Pemilu 2019 yang akan datang.

"Kalau 2019 dia maju dan dia ternyata sukses di DKI 1, bukan mustahil dia yang sukses menjadi Walikota Solo kemudian menjadi Gubernur DKI, terpilih dalam Pilpres," kata Gun saat berbincang dengan detikcom, Rabu (9/1/2013).

Gun menilai kesabaran Jokowi menahan diri sampai Pemilu 2019 akan berbuah manis. Meskipun saat ini saja sudah banyak yang mendorong-dorong Jokowi maju Pilpres.

"Jokowi sebaiknya bersabar dan PDIP tidak perlu memaksakan dia maju. Biarkanlah investasi politik terjaga. Kan ada momentumnya, saya bilang setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Di Pemilu 2019 adalah masa Jokowi, partai harus menjaga kredibilitas Jokowi dan jangan sampai terpancing di Pemilu 2014," sarannya.


Korban salah tangkap dibakar hidup hidup dan ditembak agar mengakui tuduhan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
55%
Kontra
45%