Rabu, 09/01/2013 11:55 WIB

Hari ke-86 Jokowi

MK Bubarkan RSBI, Ahok: Kalau Mau Sekolah Internasional ke Swasta Saja

Sukma Indah Permana - detikNews
Jakarta - Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) siap menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal dalam UU Sisdiknas yang mengatur Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang berada di sekolah-sekolah negeri. Bagi Ahok, sekolah yang penting mutu bukan label.

"Kalau mau sekolah internasional ya ke swasta saja. Kenapa mesti pakai label internasional juga," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2013).

Ahok mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) setuju dengan pembatalan RSBI tersebut.

"Ya kita langsung tindak lanjuti, hari ini kepala dinas. Pak Gubernur kan sejak lama nggak suka dengan RSBI di sekolah negeri makanya sekarang Pak Gubernur senang sekali," ujar Ahok yang terbalut baju Sadariah warna putih, sarung hijau dan peci hitam ini.

Menurut Ahok, Jokowi pada prinsipnya ingin warga kurang mampu mendapat bantuan dari APBD.

"Tetapi sekolah negeri akhirnya isinya orang-orang kaya semua. Faktanya buat kesenjangan. Orang yang mampu justru dapat banyak uang dari APBD. Tiba-tiba banyak orang kaya semua. Sekolah kan bukan bicara labelnya tapi mutunya, materi isinya yang penting," papar suami Veronika Tan ini.

"Kenapa negeri tidak boleh? Isinya untuk menyiapkan murid-murid bisa sejajar dengan murid asing, tidak perlu ke sekolah internasional. Ki Hajar Dewantoro, Bung Karno, Bung Hatta hebat-hebat ke luar negeri, tidak ada yang internasional," lanjut Ahok.

Di Jakarta lebih banyak swasta ya, Pak? "Kalau swasta bebas-bebas saja, nggak ada aturannya. Anak saya juga sekolah di internasional," jawab Ahok yang mengaku tidak tahu berapa jumlah RSBI di Jakarta ini.




Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(aan/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%
MustRead close