Detik.com News
Detik.com
Rabu, 09/01/2013 11:55 WIB

Hari ke-86 Jokowi

MK Bubarkan RSBI, Ahok: Kalau Mau Sekolah Internasional ke Swasta Saja

Sukma Indah Permana - detikNews
MK Bubarkan RSBI, Ahok: Kalau Mau Sekolah Internasional ke Swasta Saja
Jakarta - Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) siap menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal dalam UU Sisdiknas yang mengatur Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang berada di sekolah-sekolah negeri. Bagi Ahok, sekolah yang penting mutu bukan label.

"Kalau mau sekolah internasional ya ke swasta saja. Kenapa mesti pakai label internasional juga," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2013).

Ahok mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) setuju dengan pembatalan RSBI tersebut.

"Ya kita langsung tindak lanjuti, hari ini kepala dinas. Pak Gubernur kan sejak lama nggak suka dengan RSBI di sekolah negeri makanya sekarang Pak Gubernur senang sekali," ujar Ahok yang terbalut baju Sadariah warna putih, sarung hijau dan peci hitam ini.

Menurut Ahok, Jokowi pada prinsipnya ingin warga kurang mampu mendapat bantuan dari APBD.

"Tetapi sekolah negeri akhirnya isinya orang-orang kaya semua. Faktanya buat kesenjangan. Orang yang mampu justru dapat banyak uang dari APBD. Tiba-tiba banyak orang kaya semua. Sekolah kan bukan bicara labelnya tapi mutunya, materi isinya yang penting," papar suami Veronika Tan ini.

"Kenapa negeri tidak boleh? Isinya untuk menyiapkan murid-murid bisa sejajar dengan murid asing, tidak perlu ke sekolah internasional. Ki Hajar Dewantoro, Bung Karno, Bung Hatta hebat-hebat ke luar negeri, tidak ada yang internasional," lanjut Ahok.

Di Jakarta lebih banyak swasta ya, Pak? "Kalau swasta bebas-bebas saja, nggak ada aturannya. Anak saya juga sekolah di internasional," jawab Ahok yang mengaku tidak tahu berapa jumlah RSBI di Jakarta ini.



(aan/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%