detikcom
Rabu, 09/01/2013 11:55 WIB

Hari ke-86 Jokowi

MK Bubarkan RSBI, Ahok: Kalau Mau Sekolah Internasional ke Swasta Saja

Sukma Indah Permana - detikNews
Jakarta - Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) siap menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal dalam UU Sisdiknas yang mengatur Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang berada di sekolah-sekolah negeri. Bagi Ahok, sekolah yang penting mutu bukan label.

"Kalau mau sekolah internasional ya ke swasta saja. Kenapa mesti pakai label internasional juga," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2013).

Ahok mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) setuju dengan pembatalan RSBI tersebut.

"Ya kita langsung tindak lanjuti, hari ini kepala dinas. Pak Gubernur kan sejak lama nggak suka dengan RSBI di sekolah negeri makanya sekarang Pak Gubernur senang sekali," ujar Ahok yang terbalut baju Sadariah warna putih, sarung hijau dan peci hitam ini.

Menurut Ahok, Jokowi pada prinsipnya ingin warga kurang mampu mendapat bantuan dari APBD.

"Tetapi sekolah negeri akhirnya isinya orang-orang kaya semua. Faktanya buat kesenjangan. Orang yang mampu justru dapat banyak uang dari APBD. Tiba-tiba banyak orang kaya semua. Sekolah kan bukan bicara labelnya tapi mutunya, materi isinya yang penting," papar suami Veronika Tan ini.

"Kenapa negeri tidak boleh? Isinya untuk menyiapkan murid-murid bisa sejajar dengan murid asing, tidak perlu ke sekolah internasional. Ki Hajar Dewantoro, Bung Karno, Bung Hatta hebat-hebat ke luar negeri, tidak ada yang internasional," lanjut Ahok.

Di Jakarta lebih banyak swasta ya, Pak? "Kalau swasta bebas-bebas saja, nggak ada aturannya. Anak saya juga sekolah di internasional," jawab Ahok yang mengaku tidak tahu berapa jumlah RSBI di Jakarta ini.



(aan/nrl)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    46%
    Kontra
    54%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel