detikcom
Rabu, 09/01/2013 11:39 WIB

PP Tembakau Akhirnya Disahkan

Sudah Ada PP Tembakau, Selamat Tinggal Rokok Mild!

AN Uyung Pramudiarja - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Salah satu hal baru dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengamanan Produk Tembakau adalah larangan untuk memakai istilah menyesatkan dalam kemasan rokok. Istilah Mild, Light, Low Tar, Slim dan sejenisnya tidak boleh dipakai lagi.

Bunyi pasal yang memuat larangan tersebut seperti dikutip dari situs Sekretariat Negara, Rabu (9/1/2013) adalah sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Setiap produsen dilarang untuk mencantumkan keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif.

(2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap produsen dilarang mencantumkan kata "Light", "Ultra Light", "Mild", "Extra Mild", "Low Tar", "Slim", "Special", "Full Flavour", "Premium" atau kata lain yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, ataupun kata-kata dengan arti yang sama.

Sesuai penjelasan yang dilampirkan, sebuah istilah dikatakan 'menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif' jika maknanya memperdayakan atau cenderung bermaksud menciptakan kesan keliru tentang dampak kesehatan dari Produk Tembakau. Misalnya, seolah-olah bisa memberi manfaat untuk kesehatan.

Istilah 'Rokok Mild' misalnya, mengesankan bahwa racung yang terkandung dalam rokok tersebut hanya sedikit sehingga lebih aman dibanding rokok biasa. Padahal menurut penelitian, keyakinan ini justru membuat orang merokok lebih banyak karena merasa lebih aman.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(up/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%