Detik.com News
Detik.com
Rabu, 09/01/2013 11:39 WIB

PP Tembakau Akhirnya Disahkan

Sudah Ada PP Tembakau, Selamat Tinggal Rokok Mild!

AN Uyung Pramudiarja - detikNews
Halaman 1 dari 2
Sudah Ada PP Tembakau, Selamat Tinggal Rokok Mild!
Jakarta - Salah satu hal baru dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengamanan Produk Tembakau adalah larangan untuk memakai istilah menyesatkan dalam kemasan rokok. Istilah Mild, Light, Low Tar, Slim dan sejenisnya tidak boleh dipakai lagi.

Bunyi pasal yang memuat larangan tersebut seperti dikutip dari situs Sekretariat Negara, Rabu (9/1/2013) adalah sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Setiap produsen dilarang untuk mencantumkan keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif.

(2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap produsen dilarang mencantumkan kata "Light", "Ultra Light", "Mild", "Extra Mild", "Low Tar", "Slim", "Special", "Full Flavour", "Premium" atau kata lain yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, ataupun kata-kata dengan arti yang sama.

Sesuai penjelasan yang dilampirkan, sebuah istilah dikatakan 'menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif' jika maknanya memperdayakan atau cenderung bermaksud menciptakan kesan keliru tentang dampak kesehatan dari Produk Tembakau. Misalnya, seolah-olah bisa memberi manfaat untuk kesehatan.

Istilah 'Rokok Mild' misalnya, mengesankan bahwa racung yang terkandung dalam rokok tersebut hanya sedikit sehingga lebih aman dibanding rokok biasa. Padahal menurut penelitian, keyakinan ini justru membuat orang merokok lebih banyak karena merasa lebih aman.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(up/mad)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%