Detik.com News
Detik.com

Rabu, 09/01/2013 11:39 WIB

PP Tembakau Akhirnya Disahkan

Sudah Ada PP Tembakau, Selamat Tinggal Rokok Mild!

AN Uyung Pramudiarja - detikNews
Halaman 1 dari 2
Sudah Ada PP Tembakau, Selamat Tinggal Rokok Mild!
Jakarta - Salah satu hal baru dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengamanan Produk Tembakau adalah larangan untuk memakai istilah menyesatkan dalam kemasan rokok. Istilah Mild, Light, Low Tar, Slim dan sejenisnya tidak boleh dipakai lagi.

Bunyi pasal yang memuat larangan tersebut seperti dikutip dari situs Sekretariat Negara, Rabu (9/1/2013) adalah sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Setiap produsen dilarang untuk mencantumkan keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif.

(2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap produsen dilarang mencantumkan kata "Light", "Ultra Light", "Mild", "Extra Mild", "Low Tar", "Slim", "Special", "Full Flavour", "Premium" atau kata lain yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, ataupun kata-kata dengan arti yang sama.

Sesuai penjelasan yang dilampirkan, sebuah istilah dikatakan 'menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif' jika maknanya memperdayakan atau cenderung bermaksud menciptakan kesan keliru tentang dampak kesehatan dari Produk Tembakau. Misalnya, seolah-olah bisa memberi manfaat untuk kesehatan.

Istilah 'Rokok Mild' misalnya, mengesankan bahwa racung yang terkandung dalam rokok tersebut hanya sedikit sehingga lebih aman dibanding rokok biasa. Padahal menurut penelitian, keyakinan ini justru membuat orang merokok lebih banyak karena merasa lebih aman.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(up/mad)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Atasi Prostitusi, Tiru Swedia yang Hukum Pembeli Jasa dan Germo PSK!

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan RI harus belajar dari Swedia untuk mengatasi prostitusi. Swedia melegalkan PSK namun mengkriminalkan mereka yang membeli jasa PSK dan germo yang menjual PSK. Bila Anda setuju usulan Mensos Khofifah, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%