detikcom
Rabu, 09/01/2013 11:39 WIB

PP Tembakau Akhirnya Disahkan

Sudah Ada PP Tembakau, Selamat Tinggal Rokok Mild!

AN Uyung Pramudiarja - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Salah satu hal baru dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengamanan Produk Tembakau adalah larangan untuk memakai istilah menyesatkan dalam kemasan rokok. Istilah Mild, Light, Low Tar, Slim dan sejenisnya tidak boleh dipakai lagi.

Bunyi pasal yang memuat larangan tersebut seperti dikutip dari situs Sekretariat Negara, Rabu (9/1/2013) adalah sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Setiap produsen dilarang untuk mencantumkan keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif.

(2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap produsen dilarang mencantumkan kata "Light", "Ultra Light", "Mild", "Extra Mild", "Low Tar", "Slim", "Special", "Full Flavour", "Premium" atau kata lain yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, ataupun kata-kata dengan arti yang sama.

Sesuai penjelasan yang dilampirkan, sebuah istilah dikatakan 'menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif' jika maknanya memperdayakan atau cenderung bermaksud menciptakan kesan keliru tentang dampak kesehatan dari Produk Tembakau. Misalnya, seolah-olah bisa memberi manfaat untuk kesehatan.

Istilah 'Rokok Mild' misalnya, mengesankan bahwa racung yang terkandung dalam rokok tersebut hanya sedikit sehingga lebih aman dibanding rokok biasa. Padahal menurut penelitian, keyakinan ini justru membuat orang merokok lebih banyak karena merasa lebih aman.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(up/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%