detikcom
Rabu, 09/01/2013 09:56 WIB

RSBI Dibubarkan, Komisi X: Hapus Diskriminasi Pendidikan!

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Sidang MK
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan peraturan pengadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang berada di sekolah-sekolah pemerintah. Kalangan Komisi X DPR mendesak pemerintah segera menghapus diskriminasi pendidikan.

"Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah perintah konstitusi kepada pemerintah (negara) sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan dan akses pendidikan harus dipatuhi dan jalankan oleh pemerintah. Dalam penyelenggaraannya harus memenuhi standar mutu pendidikan dan kurikulum yang baik sebagaimana juga telah diatur dalam PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan," kata anggota Komisi X DPR dari FPDIP, Puti Guntur Soekarno, dalam siaran pers, Rabu (9/1/2013).

Untuk itu tugas pemerintah harus dijalankan yaitu untuk menyelenggarakan/mengurusi pendidikan untuk rakyat. Putusan MK dinilai menyadarkan pemerintah pentingnya kembali kepada konstitusi dalam penyelenggaraan pendidikan.

"Untuk itu dengan lahirnya keputusan tersebut maka pemerintah harus segera mengembalikan pendidikan ke jalur konstitusi dengan menegakkan amanat konstitusi UUD 1945, yang menjamin setiap warga negara berhak bebas dari perlakuan diskriminatif, berhak mendapatkan akses atas pendidikan," tegas cucu Presiden RI pertama Soekarno ini.

"Segera mengembalikan pendidikan sebagai wahana dalam membangun karakter bangsa untuk membangun manusia Indonesia dan kemajuan negara, dengan memberikan keadilan atas akses pendidikan yang tidak boleh lagi mengabaikan hak rakyat sebagaimana dalam RSBI dimana pendidikan bermutu hanya dinikmati segelintir golongan kaya," tandasnya.

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan peraturan pengadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang berada di sekolah-sekolah pemerintah. Menteri Pendidikan Muhammad Nuh menyatakan menghargai apapun keputusan MK.

"Tadi sudah diputuskan. Meski saya belum bisa mendapatkan putusan utuhnya, tapi apapun itu pemerintah sangat menghormati dan menghargai," kata Nuh dalam konferensi persnya di Kantor Kemendikbud, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (8/1/2013).


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(van/try)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Penangkapan BW Adalah Balas Dendam Polri ke KPK

Banyak pihak yang mengecam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) oleh Bareskrim Polri. Bahkan, mantan Plt Pimpinan KPK Mas Ahmad Santosa berpendapat penangkapan oleh Polri terhadap BW merupakan tindakan balas dendam terkait penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK. Bila Anda setuju dengan Mas Ahmad Santosa, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%