Rabu, 09/01/2013 08:06 WIB

KPAI: RSBI Diskriminatif, Membedakan Siswa Kaya dan Siswa Miskin

Indra Subagja - detikNews
Asrorun Ni`am Saleh (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Pendidikan ala RSBI hanya mengajarkan kepada anak-anak, mana orang kaya dan mana orang miskin.

"Faktanya, implementasi program RSBI di sekolah-sekolah sangat diskriminatif dan tidak sejalan dengan idealisasinya," terang Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam saat berbincang, Rabu (9/1/2013).

Niam menjelaskan parameter internasional dalam RSBI juga masih sangat simplistik. Dalam RSBI, digunakan bahasa pengantar Inggris, sarana prasarana lebih mewah, fasilitas penunjang lebih lengkap, AC, laptop, dan lainnya.

"RSBI kemudian berubah menjadi "gengsi" dan meneguhkan "kelas sosial" yang membedakan antara "the have" dengan "the have not"," imbuhnya.

Menurutnya juga, sekolah mengenakan beban pada siswa yang tinggi atas nama "internasional". Dan akhirnya, RSBI yang diidealisasi sebagaimana pendidikan khusus diatur oleh Pasal 5 UU Sisdiknas menjadi kering tanpa makna.

"Banyak anak-anak yang memiliki bakat istimewa, potensi kecerdasan di atas rata-rata, namun karena tidak cukup baik dari sisi ekonomi, tersisihkan, dan tidak dapat masuk RSBI," jelasnya.

Sebaliknya, tambah Niam, anak yang memiliki bakat dan kecerdasan rata-rata, namun karena memiliki sumber ekonomi lebih, dan berani membayar lebih, masuk RSBI.

Akhirnya, RSBI kemudian bergeser dr "khittah"nya, dari yang seharusnys jadi pendidikan khusus bagi anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, menjadi pendidikan khusus bagi anak yang kaya.

"Ia menjadi "tambang" sampingan bagi pendidik. Dampak lanjutannya, karena "menghasilkan", maka perhatian guru menjadi lebih terfokus pada sisi ini," urainya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(ndr/rvk)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%