detikcom

Rabu, 09/01/2013 08:06 WIB

KPAI: RSBI Diskriminatif, Membedakan Siswa Kaya dan Siswa Miskin

Indra Subagja - detikNews
Asrorun Ni`am Saleh (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Pendidikan ala RSBI hanya mengajarkan kepada anak-anak, mana orang kaya dan mana orang miskin.

"Faktanya, implementasi program RSBI di sekolah-sekolah sangat diskriminatif dan tidak sejalan dengan idealisasinya," terang Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam saat berbincang, Rabu (9/1/2013).

Niam menjelaskan parameter internasional dalam RSBI juga masih sangat simplistik. Dalam RSBI, digunakan bahasa pengantar Inggris, sarana prasarana lebih mewah, fasilitas penunjang lebih lengkap, AC, laptop, dan lainnya.

"RSBI kemudian berubah menjadi "gengsi" dan meneguhkan "kelas sosial" yang membedakan antara "the have" dengan "the have not"," imbuhnya.

Menurutnya juga, sekolah mengenakan beban pada siswa yang tinggi atas nama "internasional". Dan akhirnya, RSBI yang diidealisasi sebagaimana pendidikan khusus diatur oleh Pasal 5 UU Sisdiknas menjadi kering tanpa makna.

"Banyak anak-anak yang memiliki bakat istimewa, potensi kecerdasan di atas rata-rata, namun karena tidak cukup baik dari sisi ekonomi, tersisihkan, dan tidak dapat masuk RSBI," jelasnya.

Sebaliknya, tambah Niam, anak yang memiliki bakat dan kecerdasan rata-rata, namun karena memiliki sumber ekonomi lebih, dan berani membayar lebih, masuk RSBI.

Akhirnya, RSBI kemudian bergeser dr "khittah"nya, dari yang seharusnys jadi pendidikan khusus bagi anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, menjadi pendidikan khusus bagi anak yang kaya.

"Ia menjadi "tambang" sampingan bagi pendidik. Dampak lanjutannya, karena "menghasilkan", maka perhatian guru menjadi lebih terfokus pada sisi ini," urainya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ndr/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%