detikcom
Rabu, 09/01/2013 08:06 WIB

KPAI: RSBI Diskriminatif, Membedakan Siswa Kaya dan Siswa Miskin

Indra Subagja - detikNews
Asrorun Ni`am Saleh (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Pendidikan ala RSBI hanya mengajarkan kepada anak-anak, mana orang kaya dan mana orang miskin.

"Faktanya, implementasi program RSBI di sekolah-sekolah sangat diskriminatif dan tidak sejalan dengan idealisasinya," terang Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam saat berbincang, Rabu (9/1/2013).

Niam menjelaskan parameter internasional dalam RSBI juga masih sangat simplistik. Dalam RSBI, digunakan bahasa pengantar Inggris, sarana prasarana lebih mewah, fasilitas penunjang lebih lengkap, AC, laptop, dan lainnya.

"RSBI kemudian berubah menjadi "gengsi" dan meneguhkan "kelas sosial" yang membedakan antara "the have" dengan "the have not"," imbuhnya.

Menurutnya juga, sekolah mengenakan beban pada siswa yang tinggi atas nama "internasional". Dan akhirnya, RSBI yang diidealisasi sebagaimana pendidikan khusus diatur oleh Pasal 5 UU Sisdiknas menjadi kering tanpa makna.

"Banyak anak-anak yang memiliki bakat istimewa, potensi kecerdasan di atas rata-rata, namun karena tidak cukup baik dari sisi ekonomi, tersisihkan, dan tidak dapat masuk RSBI," jelasnya.

Sebaliknya, tambah Niam, anak yang memiliki bakat dan kecerdasan rata-rata, namun karena memiliki sumber ekonomi lebih, dan berani membayar lebih, masuk RSBI.

Akhirnya, RSBI kemudian bergeser dr "khittah"nya, dari yang seharusnys jadi pendidikan khusus bagi anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, menjadi pendidikan khusus bagi anak yang kaya.

"Ia menjadi "tambang" sampingan bagi pendidik. Dampak lanjutannya, karena "menghasilkan", maka perhatian guru menjadi lebih terfokus pada sisi ini," urainya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(ndr/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%