Rabu, 09/01/2013 08:06 WIB

KPAI: RSBI Diskriminatif, Membedakan Siswa Kaya dan Siswa Miskin

Indra Subagja - detikNews
Asrorun Ni`am Saleh (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Pendidikan ala RSBI hanya mengajarkan kepada anak-anak, mana orang kaya dan mana orang miskin.

"Faktanya, implementasi program RSBI di sekolah-sekolah sangat diskriminatif dan tidak sejalan dengan idealisasinya," terang Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam saat berbincang, Rabu (9/1/2013).

Niam menjelaskan parameter internasional dalam RSBI juga masih sangat simplistik. Dalam RSBI, digunakan bahasa pengantar Inggris, sarana prasarana lebih mewah, fasilitas penunjang lebih lengkap, AC, laptop, dan lainnya.

"RSBI kemudian berubah menjadi "gengsi" dan meneguhkan "kelas sosial" yang membedakan antara "the have" dengan "the have not"," imbuhnya.

Menurutnya juga, sekolah mengenakan beban pada siswa yang tinggi atas nama "internasional". Dan akhirnya, RSBI yang diidealisasi sebagaimana pendidikan khusus diatur oleh Pasal 5 UU Sisdiknas menjadi kering tanpa makna.

"Banyak anak-anak yang memiliki bakat istimewa, potensi kecerdasan di atas rata-rata, namun karena tidak cukup baik dari sisi ekonomi, tersisihkan, dan tidak dapat masuk RSBI," jelasnya.

Sebaliknya, tambah Niam, anak yang memiliki bakat dan kecerdasan rata-rata, namun karena memiliki sumber ekonomi lebih, dan berani membayar lebih, masuk RSBI.

Akhirnya, RSBI kemudian bergeser dr "khittah"nya, dari yang seharusnys jadi pendidikan khusus bagi anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, menjadi pendidikan khusus bagi anak yang kaya.

"Ia menjadi "tambang" sampingan bagi pendidik. Dampak lanjutannya, karena "menghasilkan", maka perhatian guru menjadi lebih terfokus pada sisi ini," urainya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ndr/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%