detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Jumat, 18/04/2014 06:00 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Rabu, 09/01/2013 07:19 WIB

MK Bubarkan RSBI, Pengamat: Diskriminasi Pendidikan Harus Dihapus

Ahmad Juwari - detikNews
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menghapuskan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang berada di sekolah-sekolah pemerintah. Sekolah-sekolah yang sudah mencanangkan RSBI harus dikembalikan pada sekolah sebelumnya.

"Baguslah, kan mengembalikan pada (kondisi) sekolah sebelumnya. MK sudah menolaknya, harus dipatuhi semua pihak," ujar pengamat pendidikan Darmaningtyas kepada detikcom, Selasa (8/1/2013) malam.

Darmaningtyas berasalasan sekolah sebelum RSBI lebih baik karena tidak ada diskriminasi di dalamnya. Pendidikan harus dikembalikan pada tujuan awal tanpa membedakan siswa miskin maupun kaya untuk mendapat pendidikan berkualitas.

"Artinya berarti kan tidak ada diskriminasi, tidak ada pembedaan di sekolah-sekolah. Kembalikan pada peraturan sebelum RSBI. kan RSBI barang baru," bebernya.

Peraturan terkait sekolah berstandar internasional sendiri tertuang dalam Permendiknas No. 79 Tahun 2009 Tentang Sekolah Berstandar Internasional. Menurutnya, permendiknas ini harus dihapuskan.

Seperti diketahui, para orang tua murid dan aktivis pendidikan menguji pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas karena tak bisa mengakses satuan pendidikan RSBI/SBI ini lantaran mahal. Mereka adalah Andi Akbar Fitriyadi, Nadia Masykuria, Milang Tauhida (orang tua murid), Juwono, Lodewijk F Paat, Bambang Wisudo, Febri Antoni Arif (aktivis pendidikan).

"Saya senang dengan putusan ini karena MK berpihak kepada rakyat, hormatilah keputusan hukum. Jangan sampai tidak ada RSBI, tapi ada yang setipe," kata wali murid, Widi yang anaknya sekolah di SMA 68.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(rvk/rvk)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%