detikcom
Rabu, 09/01/2013 07:19 WIB

MK Bubarkan RSBI, Pengamat: Diskriminasi Pendidikan Harus Dihapus

Ahmad Juwari - detikNews
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menghapuskan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang berada di sekolah-sekolah pemerintah. Sekolah-sekolah yang sudah mencanangkan RSBI harus dikembalikan pada sekolah sebelumnya.

"Baguslah, kan mengembalikan pada (kondisi) sekolah sebelumnya. MK sudah menolaknya, harus dipatuhi semua pihak," ujar pengamat pendidikan Darmaningtyas kepada detikcom, Selasa (8/1/2013) malam.

Darmaningtyas berasalasan sekolah sebelum RSBI lebih baik karena tidak ada diskriminasi di dalamnya. Pendidikan harus dikembalikan pada tujuan awal tanpa membedakan siswa miskin maupun kaya untuk mendapat pendidikan berkualitas.

"Artinya berarti kan tidak ada diskriminasi, tidak ada pembedaan di sekolah-sekolah. Kembalikan pada peraturan sebelum RSBI. kan RSBI barang baru," bebernya.

Peraturan terkait sekolah berstandar internasional sendiri tertuang dalam Permendiknas No. 79 Tahun 2009 Tentang Sekolah Berstandar Internasional. Menurutnya, permendiknas ini harus dihapuskan.

Seperti diketahui, para orang tua murid dan aktivis pendidikan menguji pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas karena tak bisa mengakses satuan pendidikan RSBI/SBI ini lantaran mahal. Mereka adalah Andi Akbar Fitriyadi, Nadia Masykuria, Milang Tauhida (orang tua murid), Juwono, Lodewijk F Paat, Bambang Wisudo, Febri Antoni Arif (aktivis pendidikan).

"Saya senang dengan putusan ini karena MK berpihak kepada rakyat, hormatilah keputusan hukum. Jangan sampai tidak ada RSBI, tapi ada yang setipe," kata wali murid, Widi yang anaknya sekolah di SMA 68.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rvk/rvk)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%