detikcom
Selasa, 08/01/2013 14:36 WIB

Ini Ketentuan Garuda Indonesia Soal Penumpang Hamil

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Garuda Indonesia rupanya pernah juga membantu penumpang melahirkan di atas pesawat. Maskapai pelat merah itu juga punya regulasi khusus soal penumpang hamil. Seperti apa?

VP Corporate Communication Garuda Indonesia, Pujobroto, menjelaskan, penumpang yang mengalami kehamilan pertama, diizinkan untuk terbang sampai usia kehamilannya mencapai 32 minggu. Namun kalau kehamilan kedua atau ketiga, pada usia kehamilan 32 minggu, penumpang itu tak diizinkan terbang.

"Pertimbangan kehamilan pertama masih diizinkan untuk terbang sampai usia kehamilan mencapai 32 minggu, karena pada kehamilan pertama, proses "pembukaan" akan lebih lama dibandingkan penumpang yang mengalami kehamilan kedua atau, ketiga," jelas Pujo kepada detikcom, Selasa (8/1/2013).

Ditambahkan Pujo, awak pramugari Garuda Indonesia juga dibekali pelatihan dasar untuk membantu persalinan. Selain tentu saja pelatihan pelayanan, keamanan dan kenyamanan.

"Termasuk mendapat training mengenai "basic medical knowledge" yang didalamnya membantu menangani persalinan," sambungnya.

Pelatihan ini pernah digunakan untuk membantu penumpang hamil yang melahirkan saat terbang dari Jeddah ke Jakarta sekitar lima tahun lalu.

"Awak kabin Garuda - sekitar lima tahun yang lalu - juga pernah membantu menangani persalinan, yaitu dalam penerbangan dari Jeddah ke Jakarta," ceritanya.

Kisah kelahiran di atas pesawat terbang baru-baru ini terjadi di pesawat milik Merpati Nusantara Airlines. Seorang penumpang melahirkan pada Minggu (7/1) lalu dengan bantuan pramugari dan mahasiswa keperawatan. Namun, nyawa bayi yang lahir prematur itu tak tertolong meski sudah mendapat perawatan di rumah sakit.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
62%
Kontra
38%