Detik.com News
Detik.com
Selasa, 08/01/2013 13:37 WIB

Hari ke-85 Jokowi

Jokowi Siap Benahi Trotoar yang 'Dirampok' PKL

Sukma Indah Permana - detikNews
Jokowi Siap Benahi Trotoar yang Dirampok PKL
Jakarta - Trotoar-trotoar di Jakarta dikuasai para pedagang kaki lima (PKL) dan parkiran liar. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) siap turun tangan membenahinya.

"Di mana-mana banyak. Ini mau dibenahi. Ya satu-satulah mana yang harus dimulai, mana yang harus ditunggui," kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan tentang trotoar yang 'dirampok' PKL, di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2013).

Sarjana Kehutanan UGM ini mengaku sudah memerintahkan agar trotoar di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, dibenahi karena menyebabkan kemacetan sejak pagi hingga malam hari.

"Sudah saya perintah dua hari yang lalu. Ini mau saya tungguin," ujar Jokowi yang mengenakan setelan jas warna hitam dan dasi warna merah itu.

Demikian pula ruas-ruas jalan utama, dekat perkantoran. "Ya semua, ini satu-satu," jawab Jokowi.

Suami Iriana ini berencana akan mengunjungi kawasan Blok M, Jakarta Selatan. "Mau lihat kawasan PKL," kata Jokowi.

Blusukan lagi? "Blusukan opo..blusukan..blusukan..ya nanti saja," jawab Jokowi.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(aan/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%