detikcom
Senin, 07/01/2013 14:42 WIB

Spanduk Dukungan Larangan Perempuan Ngangkang Bertebaran di Lhokseumawe

Feri Fernandes - detikNews
Foto: Feri Fernandes/detikcom
Lhokseumawe - Puluhan spanduk dukungan terhadap kebijakan Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya yang melarang perempuan duduk mengangkang saat berboncengan sepeda motor, bertebaran di sejumlah pusat keramaian di Kota Lhokseumawe. Spanduk itu muncul bersamaan dengan diedarkannya larangan itu ke masyarakat.

Pengmatan detikcom, Senin (7/3/2012), spanduk terlihat di halaman Mesjid Islamic Centere Lhokseumawe, Kantor Walikota, tingkat Kecamatan serta lokasi keramaian warga lainnya.

Salah satu spanduk bertuliskan "Mendukung Atas Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tentang Larangan Duduk Mengangkang Atas Sepeda Motor Bagi Wanita." Spanduk lainnya bertuliskan, "Islam Pakaian Kita, Duduk Ngangkang Budaya Kita."

Di bagian atas atau bawah spanduk itu bertuliskan Majelis Ulama Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe, Persatuan Guru Baca Tulis Alquran Ahli Sunnah Wajamah Aceh, Remaja Mesjid se-Kota Lhokseumawe, Lembaga Aceh Peace, Putroe Aceh, Fopkra Kota Lhokseumawe dan sejumlah organisasi keislaman lainnya.

Hari ini, Senin (7/1/2013), Pemerintah Kota Lhokseumawe menerbitkan surat edaran larangan bagi perempuan saat dibonceng sepeda motor. Surat edaran itu ditandatangani oleh Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, dan Ketua DPRK Lhokseumawe, Saifuddin Yunus.

"Tinggal tanda tangan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA). Insya Allah Senin (7/1) kita edarkan secara resmi di Lhokseumawe," kata Sekretaris Daerah Lhokseumawe, Dasni Yuzar, saat dihubungi detikcom, Minggu (6/1/2013) malam.

Sosialisasi akan dilakukan 3 bulan ke depan. Setelah dinilai siap, maka peraturan itu akan diterapkan. Para pelanggar akan dikenai sanksi yang jenis dan bentuknya ditentukan nanti.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(try/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%