detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 12:42 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 07/01/2013 14:42 WIB

Spanduk Dukungan Larangan Perempuan Ngangkang Bertebaran di Lhokseumawe

Feri Fernandes - detikNews
Foto: Feri Fernandes/detikcom
Lhokseumawe - Puluhan spanduk dukungan terhadap kebijakan Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya yang melarang perempuan duduk mengangkang saat berboncengan sepeda motor, bertebaran di sejumlah pusat keramaian di Kota Lhokseumawe. Spanduk itu muncul bersamaan dengan diedarkannya larangan itu ke masyarakat.

Pengmatan detikcom, Senin (7/3/2012), spanduk terlihat di halaman Mesjid Islamic Centere Lhokseumawe, Kantor Walikota, tingkat Kecamatan serta lokasi keramaian warga lainnya.

Salah satu spanduk bertuliskan "Mendukung Atas Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tentang Larangan Duduk Mengangkang Atas Sepeda Motor Bagi Wanita." Spanduk lainnya bertuliskan, "Islam Pakaian Kita, Duduk Ngangkang Budaya Kita."

Di bagian atas atau bawah spanduk itu bertuliskan Majelis Ulama Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe, Persatuan Guru Baca Tulis Alquran Ahli Sunnah Wajamah Aceh, Remaja Mesjid se-Kota Lhokseumawe, Lembaga Aceh Peace, Putroe Aceh, Fopkra Kota Lhokseumawe dan sejumlah organisasi keislaman lainnya.

Hari ini, Senin (7/1/2013), Pemerintah Kota Lhokseumawe menerbitkan surat edaran larangan bagi perempuan saat dibonceng sepeda motor. Surat edaran itu ditandatangani oleh Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, dan Ketua DPRK Lhokseumawe, Saifuddin Yunus.

"Tinggal tanda tangan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA). Insya Allah Senin (7/1) kita edarkan secara resmi di Lhokseumawe," kata Sekretaris Daerah Lhokseumawe, Dasni Yuzar, saat dihubungi detikcom, Minggu (6/1/2013) malam.

Sosialisasi akan dilakukan 3 bulan ke depan. Setelah dinilai siap, maka peraturan itu akan diterapkan. Para pelanggar akan dikenai sanksi yang jenis dan bentuknya ditentukan nanti.


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(try/try)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%