Detik.com News
Detik.com
Minggu, 06/01/2013 08:18 WIB

PD: Jangan Samakan Blusukan SBY dengan Jokowi

Mega Putra Ratya - detikNews
Halaman 1 dari 2
PD: Jangan Samakan Blusukan SBY dengan Jokowi
Jakarta - Partai Demokrat enggan disebut aksi blusukan Presiden SBY meniru atau sama dengan aksi blusukan Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Presiden SBY dinilai lebih dulu melakukan aksi blusukan tersebut sejak awal menjabat sebagai presiden.

"Kalau disamakan, tentu tidak sama. Pak SBY sudah sejak 2004 sudah begitu (blusukan) terus," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Andi Nurpati Andi Nurpati saat berbincang, Sabtu (5/1/2013).

Andi mengatakan gaya turba atau turun ke bawah bukan hal yang baru bagi Presiden SBY. Dalam setiap kesempatan, Presiden selalu menyempatkan waktunya untuk menyapa masyarakat.

"Seperti saat tsunami Aceh beliau terjun langsung dan ke tempat-tempat lainnya. Saat akan berangkat atau pulang kunjungan kerja Pak SBY sering gelar rapat di bandara," tutur Andi.

Menurut Andi mungkin masyarakat lupa dengan apa yang telah dilakukan Presiden SBY. Selain itu, porsi pemberitaan Jokowi jelas lebih banyak dibandingkan dengan berita sidak SBY.

"Jadi karena itu (pemberitaan) Jokowi seolah meniru aksi mantan walikota Solo tersebut. Meski begitu, siapapun pejabat atau tokoh yang mau melakukan komunikasi ke bawah harus didukung.

"Menurut saya, siapapun pejabatnya, ketika ingin turun ke lapangan untuk berkomunikasi maka harus di support," paparnya.Next

Halaman 1 2
(mpr/mpr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%