Detik.com News
Detik.com
Minggu, 06/01/2013 08:18 WIB

PD: Jangan Samakan Blusukan SBY dengan Jokowi

Mega Putra Ratya - detikNews
Halaman 1 dari 2
PD: Jangan Samakan Blusukan SBY dengan Jokowi
Jakarta - Partai Demokrat enggan disebut aksi blusukan Presiden SBY meniru atau sama dengan aksi blusukan Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Presiden SBY dinilai lebih dulu melakukan aksi blusukan tersebut sejak awal menjabat sebagai presiden.

"Kalau disamakan, tentu tidak sama. Pak SBY sudah sejak 2004 sudah begitu (blusukan) terus," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Andi Nurpati Andi Nurpati saat berbincang, Sabtu (5/1/2013).

Andi mengatakan gaya turba atau turun ke bawah bukan hal yang baru bagi Presiden SBY. Dalam setiap kesempatan, Presiden selalu menyempatkan waktunya untuk menyapa masyarakat.

"Seperti saat tsunami Aceh beliau terjun langsung dan ke tempat-tempat lainnya. Saat akan berangkat atau pulang kunjungan kerja Pak SBY sering gelar rapat di bandara," tutur Andi.

Menurut Andi mungkin masyarakat lupa dengan apa yang telah dilakukan Presiden SBY. Selain itu, porsi pemberitaan Jokowi jelas lebih banyak dibandingkan dengan berita sidak SBY.

"Jadi karena itu (pemberitaan) Jokowi seolah meniru aksi mantan walikota Solo tersebut. Meski begitu, siapapun pejabat atau tokoh yang mau melakukan komunikasi ke bawah harus didukung.

"Menurut saya, siapapun pejabatnya, ketika ingin turun ke lapangan untuk berkomunikasi maka harus di support," paparnya.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mpr/mpr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%