Sabtu, 05/01/2013 01:36 WIB

Bawa Ekstasi, Seorang Kepala Desa di Lampung Ditangkap di Bakauheni

Adan Bakar - detikNews
Lampung - Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan menangkap seorang kepala desa, Agus Setyawan, karena kedapatan membawa 41 butir pil ekstasi. Tersangka ditangkap saat hendak menyebrang melalui Pelabuhan Bakauheni, Rabu (2/1/2013), sekitar pukul 04.30.

Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan Kompol Aden Kristiantonomo mengatakan tersangka ditangkap ketika megendarai mobil Toyota Avanza berplat BE 2923 JE. “Pil ekstasi disimpan dalam dashboard,” kata Aden kepada detikcom, Jumat (4/1/2013).

Tersangka adalah kepala desa di Pariangan Baru, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara. Agus ditangkap saat melalui pemeriksaan rutin di Seaport Interdiction di Pelabuhan Bakauheni.

Aden mengungkapkan, tersangka pun langsung diamankan ke Polres Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut. Tersangka tidak mengkui bahwa ekstasi tersebut akan dijual kembali. “Dia hanya mengakui bahwa ekstasi itu miliknya dan hanya akan dikonsumsi sendiri,” kata Aden.

Aden menceritakan bahwa Agus membeli ineks tersebut dibeli dari salah satu pengedar di Jakarta. Jumlah yang dibeli mencapai 50 butir, tapi ada yang rusak dan akan dikembalikan kepada penjual di Jakarta. Saat akan mengembalikan itulah dia ditangkap di Bakauheni. “Harga ineks yang dibeli sebesar Rp 120ribu per butir,” katanya.

Menurut Aden, meskipun tidak mengakui sebagai pengedar, polisi akan menjerat tersangka dengan pasal berlapis dalam UU narkotika. Tersangka bisa dihukum hingga 20 tahun penjara dan denda miliaran rupiah.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%