detikcom

Kamis, 03/01/2013 23:17 WIB

Biar Aman dari Razia, Puluhan PKL di Pasar Pagi Dipalak Iuran Harian

Septiana Ledysia - detikNews
Jakarta - Berdagang di sekitar Trotoar ternyata tidak gratis. Sekitar puluhan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang trotoar di bawah jembatan layang Pasar Pagi, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora mengaku dimintai uang iuran oleh petugas RW. Iuran yang dibayarkan setiap hari berkisar Rp 7 ribu sampai 15 ribu rupiah.

Menurut salah satu pedagang, Husen, dirinya mengaku setiap hari harus membayar Rp 15 ribu kepada pengurus RW 1 Jalan Perniagaan Utara. Menurutnya, iuran tersebut diperuntukan sebagai uang keamanan.

"Untuk keamanan. Jadi kalau ada trantib, sebelumnya kita bakal dikasih tahu. Jadi PKL bisa aman," kata Husen kepada wartawan saat ditemui, Kamis (3/1/2013)

Husen mengatakan meski dimintai uang iuran setiap hari, pedagang soto asal Jawa Barat itu mengaku tidak rugi.

"Habis mau gimana lagi? Kalau enggak gini, kita enggak bisa aman dagang," ujarnya.

Sementara itu, Camat Tambora, Isnawa Adji, mengaku dirinya tidak merasa aneh dengan iuran yang sering ditarik pengurus RT/RW dari para PKL di Pasar Pagi. Namun dirinya membantah jika ada petugas kecamatan yang membocorkan informasi soal razia kepada PKL.

"Kita tidak pernah kasih tau soal informasi PKL. Dan lagi, saya kalau mau melakukan razia, anak buah saya tidak pernah saya kasih tau mau ke mana," ujar Isnawa yang pernah mendapatkan penghargaan camat terbaik kedua oleh Gubernur DKI Jakarta itu.

Isnawa juga mengatakan jika ingin melakukan razia, pihaknya melakukan saat malam hari, sesudah PKL usai berdagang. Tindakan tersebut dilakukannya untuk menghindari terjadinya bentrok antara petugas Satpol PP dan pedagang.

"Kalau sudah malam, sekitar pukul 21.00 WIB, kita baru razia. Lapak-lapak mereka kita angkut ke truk," ujarnya.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(spt/ahy)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%