Detik.com News
Detik.com
Kamis, 03/01/2013 23:17 WIB

Biar Aman dari Razia, Puluhan PKL di Pasar Pagi Dipalak Iuran Harian

Septiana Ledysia - detikNews
Jakarta - Berdagang di sekitar Trotoar ternyata tidak gratis. Sekitar puluhan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang trotoar di bawah jembatan layang Pasar Pagi, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora mengaku dimintai uang iuran oleh petugas RW. Iuran yang dibayarkan setiap hari berkisar Rp 7 ribu sampai 15 ribu rupiah.

Menurut salah satu pedagang, Husen, dirinya mengaku setiap hari harus membayar Rp 15 ribu kepada pengurus RW 1 Jalan Perniagaan Utara. Menurutnya, iuran tersebut diperuntukan sebagai uang keamanan.

"Untuk keamanan. Jadi kalau ada trantib, sebelumnya kita bakal dikasih tahu. Jadi PKL bisa aman," kata Husen kepada wartawan saat ditemui, Kamis (3/1/2013)

Husen mengatakan meski dimintai uang iuran setiap hari, pedagang soto asal Jawa Barat itu mengaku tidak rugi.

"Habis mau gimana lagi? Kalau enggak gini, kita enggak bisa aman dagang," ujarnya.

Sementara itu, Camat Tambora, Isnawa Adji, mengaku dirinya tidak merasa aneh dengan iuran yang sering ditarik pengurus RT/RW dari para PKL di Pasar Pagi. Namun dirinya membantah jika ada petugas kecamatan yang membocorkan informasi soal razia kepada PKL.

"Kita tidak pernah kasih tau soal informasi PKL. Dan lagi, saya kalau mau melakukan razia, anak buah saya tidak pernah saya kasih tau mau ke mana," ujar Isnawa yang pernah mendapatkan penghargaan camat terbaik kedua oleh Gubernur DKI Jakarta itu.

Isnawa juga mengatakan jika ingin melakukan razia, pihaknya melakukan saat malam hari, sesudah PKL usai berdagang. Tindakan tersebut dilakukannya untuk menghindari terjadinya bentrok antara petugas Satpol PP dan pedagang.

"Kalau sudah malam, sekitar pukul 21.00 WIB, kita baru razia. Lapak-lapak mereka kita angkut ke truk," ujarnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(spt/ahy)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%