Detik.com News
Detik.com

Kamis, 03/01/2013 13:08 WIB

Jokowi-Ahok Ditegur Mendagri karena APBD, DPRD: Kita Nggak Menghambat

Ahmad Juwari - detikNews
Jokowi-Ahok Ditegur Mendagri karena APBD, DPRD: Kita Nggak Menghambat
Jakarta - Mendagri Gamawan Fauzi melayangkan surat teguran kepada Pemprov DKI. Teguran soal laporan APBD 2013 yang tak kunjung selesai. Pembahasan APBD itu molor karena pergantian kepemimpinan dari Jokowi ke Fauzi Bowo. Apa kata DPRD DKI yang ikut membahas APBD itu?

"Nggak, nggak ada. Kami malah percepat. Ini kan baru pembahasan tanggal 3 sama 4 Januari," jelas Ketua FPD DPRD DKI Jhony Wenas di Kantor DPRD di Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (3/1/2013).

Jhony mengaku dirinya belum tahu soal teguran Mendagri terkait RAPBD itu. Tapi dia memastikan, APBD ini sedang dibahas. Akan diselesaikan segera mungkin.

"Ini lagi pembahasan. Ini lagi pembahasan. Targetnya belum tahu, (Seharusnya-red) 30 November, ya. Pembahasan karena ada liburan," jelasnya.

Saat ini, pembahasan APBD baru sampai per komisi. Kemudian akan dilempar ke Badan Anggaran. "Bamus belum menjadwalkan. Ini kan karena perpindahan kepemimpinan, ada program pemerintah yang harus dirubah," tuturnya.

APBD 2013 ini semestinya selesai Desember 2012. Namun pembahasannya molor karena terjadi pergantian pemimpin dan Jokowi-Ahok perlu melakukan penyesuaian atas program yang telah disusun Fauzi Bowo.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ndr/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%