Kamis, 03/01/2013 13:08 WIB

Jokowi-Ahok Ditegur Mendagri karena APBD, DPRD: Kita Nggak Menghambat

Ahmad Juwari - detikNews
Jakarta - Mendagri Gamawan Fauzi melayangkan surat teguran kepada Pemprov DKI. Teguran soal laporan APBD 2013 yang tak kunjung selesai. Pembahasan APBD itu molor karena pergantian kepemimpinan dari Jokowi ke Fauzi Bowo. Apa kata DPRD DKI yang ikut membahas APBD itu?

"Nggak, nggak ada. Kami malah percepat. Ini kan baru pembahasan tanggal 3 sama 4 Januari," jelas Ketua FPD DPRD DKI Jhony Wenas di Kantor DPRD di Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (3/1/2013).

Jhony mengaku dirinya belum tahu soal teguran Mendagri terkait RAPBD itu. Tapi dia memastikan, APBD ini sedang dibahas. Akan diselesaikan segera mungkin.

"Ini lagi pembahasan. Ini lagi pembahasan. Targetnya belum tahu, (Seharusnya-red) 30 November, ya. Pembahasan karena ada liburan," jelasnya.

Saat ini, pembahasan APBD baru sampai per komisi. Kemudian akan dilempar ke Badan Anggaran. "Bamus belum menjadwalkan. Ini kan karena perpindahan kepemimpinan, ada program pemerintah yang harus dirubah," tuturnya.

APBD 2013 ini semestinya selesai Desember 2012. Namun pembahasannya molor karena terjadi pergantian pemimpin dan Jokowi-Ahok perlu melakukan penyesuaian atas program yang telah disusun Fauzi Bowo.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ndr/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%