detikcom
Kamis, 03/01/2013 13:08 WIB

Jokowi-Ahok Ditegur Mendagri karena APBD, DPRD: Kita Nggak Menghambat

Ahmad Juwari - detikNews
Jakarta - Mendagri Gamawan Fauzi melayangkan surat teguran kepada Pemprov DKI. Teguran soal laporan APBD 2013 yang tak kunjung selesai. Pembahasan APBD itu molor karena pergantian kepemimpinan dari Jokowi ke Fauzi Bowo. Apa kata DPRD DKI yang ikut membahas APBD itu?

"Nggak, nggak ada. Kami malah percepat. Ini kan baru pembahasan tanggal 3 sama 4 Januari," jelas Ketua FPD DPRD DKI Jhony Wenas di Kantor DPRD di Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (3/1/2013).

Jhony mengaku dirinya belum tahu soal teguran Mendagri terkait RAPBD itu. Tapi dia memastikan, APBD ini sedang dibahas. Akan diselesaikan segera mungkin.

"Ini lagi pembahasan. Ini lagi pembahasan. Targetnya belum tahu, (Seharusnya-red) 30 November, ya. Pembahasan karena ada liburan," jelasnya.

Saat ini, pembahasan APBD baru sampai per komisi. Kemudian akan dilempar ke Badan Anggaran. "Bamus belum menjadwalkan. Ini kan karena perpindahan kepemimpinan, ada program pemerintah yang harus dirubah," tuturnya.

APBD 2013 ini semestinya selesai Desember 2012. Namun pembahasannya molor karena terjadi pergantian pemimpin dan Jokowi-Ahok perlu melakukan penyesuaian atas program yang telah disusun Fauzi Bowo.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ndr/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%