detikcom
Kamis, 03/01/2013 13:08 WIB

Jokowi-Ahok Ditegur Mendagri karena APBD, DPRD: Kita Nggak Menghambat

Ahmad Juwari - detikNews
Jakarta - Mendagri Gamawan Fauzi melayangkan surat teguran kepada Pemprov DKI. Teguran soal laporan APBD 2013 yang tak kunjung selesai. Pembahasan APBD itu molor karena pergantian kepemimpinan dari Jokowi ke Fauzi Bowo. Apa kata DPRD DKI yang ikut membahas APBD itu?

"Nggak, nggak ada. Kami malah percepat. Ini kan baru pembahasan tanggal 3 sama 4 Januari," jelas Ketua FPD DPRD DKI Jhony Wenas di Kantor DPRD di Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (3/1/2013).

Jhony mengaku dirinya belum tahu soal teguran Mendagri terkait RAPBD itu. Tapi dia memastikan, APBD ini sedang dibahas. Akan diselesaikan segera mungkin.

"Ini lagi pembahasan. Ini lagi pembahasan. Targetnya belum tahu, (Seharusnya-red) 30 November, ya. Pembahasan karena ada liburan," jelasnya.

Saat ini, pembahasan APBD baru sampai per komisi. Kemudian akan dilempar ke Badan Anggaran. "Bamus belum menjadwalkan. Ini kan karena perpindahan kepemimpinan, ada program pemerintah yang harus dirubah," tuturnya.

APBD 2013 ini semestinya selesai Desember 2012. Namun pembahasannya molor karena terjadi pergantian pemimpin dan Jokowi-Ahok perlu melakukan penyesuaian atas program yang telah disusun Fauzi Bowo.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ndr/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
MustRead close