Kamis, 03/01/2013 13:08 WIB

Jokowi-Ahok Ditegur Mendagri karena APBD, DPRD: Kita Nggak Menghambat

Ahmad Juwari - detikNews
Jakarta - Mendagri Gamawan Fauzi melayangkan surat teguran kepada Pemprov DKI. Teguran soal laporan APBD 2013 yang tak kunjung selesai. Pembahasan APBD itu molor karena pergantian kepemimpinan dari Jokowi ke Fauzi Bowo. Apa kata DPRD DKI yang ikut membahas APBD itu?

"Nggak, nggak ada. Kami malah percepat. Ini kan baru pembahasan tanggal 3 sama 4 Januari," jelas Ketua FPD DPRD DKI Jhony Wenas di Kantor DPRD di Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (3/1/2013).

Jhony mengaku dirinya belum tahu soal teguran Mendagri terkait RAPBD itu. Tapi dia memastikan, APBD ini sedang dibahas. Akan diselesaikan segera mungkin.

"Ini lagi pembahasan. Ini lagi pembahasan. Targetnya belum tahu, (Seharusnya-red) 30 November, ya. Pembahasan karena ada liburan," jelasnya.

Saat ini, pembahasan APBD baru sampai per komisi. Kemudian akan dilempar ke Badan Anggaran. "Bamus belum menjadwalkan. Ini kan karena perpindahan kepemimpinan, ada program pemerintah yang harus dirubah," tuturnya.

APBD 2013 ini semestinya selesai Desember 2012. Namun pembahasannya molor karena terjadi pergantian pemimpin dan Jokowi-Ahok perlu melakukan penyesuaian atas program yang telah disusun Fauzi Bowo.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(ndr/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%