Sabtu, 29/12/2012 14:26 WIB

Ikadin Harap Konflik Organisasi Advokat Bisa Selesai Tahun 2013

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Todung Mulya Lubis (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Persoalan antar advokat Indonesia yang tak kunjung usai, menjadi salah satu isu menarik dalam dunia penegakan hukum sepanjang tahun 2012. Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) pun bertekad mendorong perubahan Undang-undang Advokat agar persoalan tersebut bisa segera diselesaikan pada tahun 2013 mendatang.

Ketua Ikadin Todung Mulya Lubis menjelaskan, keberadaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi sumber perpecahan dalam tubuh dunia advokat. Pada awalnya, jelas Todung, ada ide untuk memiliki satu wadah. Tapi, lanjutnya, dalam perjalanannya wadah tunggal tersebut tidak sehat dan menimbulkan banyak persoalan sehingga wadah tunggal ditinggalkan.

"Dalam alam demokrasi di Indonesia, kami berpendapat bahwa sudah waktunya kemajemukan advokat menjadi pilihan, sehingga semua bisa berdampingan, berjalan bersama, berkompetisi dengan sehat, sehingga profesionalitas bisa ditingkatkan," ujar Todung Mulya Lubis kepada wartawan dalam penyampaian Catatan Akhir Tahun Ikadin di kantornya, Gedung Equity Tower, Jalan Sudirman, Jakarta, Sabtu (29/12/2012).

Todung menilai, kondisi dengan beragamnya organisasi advokat akan lebih baik bagi praktik penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, keberadaan wadah tunggal dalam dunia advokat justru memberikan kerugian bagi advokat itu sendiri.

"Di daerah banyak advokat yang tidak bisa berperkara. Yang jadi korban tidak hanya advokat, tapi juga pencari keadilan," terangnya.

"Kita harap perubahan Undang-undang Advokat akan memberikan dasar yang lebih kuat bagi keberadaan advokat," harap Todung.

Lebih lanjut, Todung menyatakan, Ikadin telah mengajukan usulan perubahan undang-undang ini kepada DPR dan telah masuk pembahasan legislasi untuk tahun tahun 2013 mendatang.

"Kita harap kawan-kawan DPR memberi dukungan, sehingga konflik tidak terus-menerus dipertahankan dan merusak iklim penegakan hukum," tandasnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(nvc/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
86%
Kontra
14%