detikcom
Sabtu, 29/12/2012 14:26 WIB

Ikadin Harap Konflik Organisasi Advokat Bisa Selesai Tahun 2013

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Todung Mulya Lubis (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Persoalan antar advokat Indonesia yang tak kunjung usai, menjadi salah satu isu menarik dalam dunia penegakan hukum sepanjang tahun 2012. Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) pun bertekad mendorong perubahan Undang-undang Advokat agar persoalan tersebut bisa segera diselesaikan pada tahun 2013 mendatang.

Ketua Ikadin Todung Mulya Lubis menjelaskan, keberadaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi sumber perpecahan dalam tubuh dunia advokat. Pada awalnya, jelas Todung, ada ide untuk memiliki satu wadah. Tapi, lanjutnya, dalam perjalanannya wadah tunggal tersebut tidak sehat dan menimbulkan banyak persoalan sehingga wadah tunggal ditinggalkan.

"Dalam alam demokrasi di Indonesia, kami berpendapat bahwa sudah waktunya kemajemukan advokat menjadi pilihan, sehingga semua bisa berdampingan, berjalan bersama, berkompetisi dengan sehat, sehingga profesionalitas bisa ditingkatkan," ujar Todung Mulya Lubis kepada wartawan dalam penyampaian Catatan Akhir Tahun Ikadin di kantornya, Gedung Equity Tower, Jalan Sudirman, Jakarta, Sabtu (29/12/2012).

Todung menilai, kondisi dengan beragamnya organisasi advokat akan lebih baik bagi praktik penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, keberadaan wadah tunggal dalam dunia advokat justru memberikan kerugian bagi advokat itu sendiri.

"Di daerah banyak advokat yang tidak bisa berperkara. Yang jadi korban tidak hanya advokat, tapi juga pencari keadilan," terangnya.

"Kita harap perubahan Undang-undang Advokat akan memberikan dasar yang lebih kuat bagi keberadaan advokat," harap Todung.

Lebih lanjut, Todung menyatakan, Ikadin telah mengajukan usulan perubahan undang-undang ini kepada DPR dan telah masuk pembahasan legislasi untuk tahun tahun 2013 mendatang.

"Kita harap kawan-kawan DPR memberi dukungan, sehingga konflik tidak terus-menerus dipertahankan dan merusak iklim penegakan hukum," tandasnya.

(nvc/gah)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%