detikcom
Jumat, 28/12/2012 22:09 WIB

Ahok: RSUD Boleh Dipakai Syuting, Asal..

Ahmad Juwari - detikNews
Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membolehkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dipakai untuk syuting. Syaratnya, ruang yang digunakan syuting tersebut harus ruang kosong dan tidak sedang dipakai oleh pasien.

"Boleh saja, ya tapi yang tidak boleh yang emergency," ujar Ahok di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (28/12/2012).

Polemik boleh tidaknya rumah sakit dipakai untuk syuting muncul ketika penderita leukimia Ayu Tria (9) meninggal dunia di RSAB Harapan Kita. Kematiannya mendapat perhatian publik karena di saat yang bersamaan ada syuting sinetron 'Love in Paris' di ICU RSAB Harapan Kita yang dianggap tidak pada tempatnya.

"Kalau pakai ruangan kosong ya silahkan saja," tambah Ahok.

Peryataan Ahok ini berbeda dengan peryataan Wamenkes Ali Ghufron sebelumnya. Ali Ghufron mengatakan Kemenkes akan mengkaji pembuatan aturan yang melarang syuting dilakukan di rumah sakit.

"Kita upayakan seperti itu (RS tidak boleh dijadikan sebagai loksi syuting). Nanti kita akan meeting bidang kesehatan," kata Wamenkes Ali Ghufron kepada detikcom, Kamis (27/12).

Selama ini dalam aturan tidak pernah disebutkan tentang adanya syuting di RS. Tidak disebut apakah syuting di RS dilarang maupun dianjurkan. Dalam UU hanya menyebutkan RS harus mengutamakan pelayanan, profesionalitas, keadilan, dan keselamatan pasien.

"Apapun kegiatannya, mau syuting atau apapun jangan sampai mengganggu pasien. Pasien itu adalah orientasi utama," sambung Ali.

Payung hukumnya akan seperti apa? "Nah nanti kita meeting-kan dulu. Larangannya seperti apa, aturannya seperti apa," ucap Ali.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mpr/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%