detikcom
Jumat, 28/12/2012 17:19 WIB

Pungli Rp 1,2 T di KUA

Ini Jeritan Pengalaman 'Ditodong' Petugas KUA Saat Urus Surat Nikah

Nograhany Widhi K - detikNews
Halaman 1 dari 5
Jakarta - Ketidaktahuan tentang peraturan yang mencantumkan tarif resmi biaya administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) membuat para calon pengantin pasrah bila dimintai sejumlah uang, kendati tak berkuitansi. Berikut jeritan mereka, para pembaca detikcom yang pernah 'ditodong' petugas KUA.

Iwan Abdurrahman

Saya menikah pada tanggal awal September 1998, sebenarnya yang mengurus administrasi pernikahan saya adalah almarhum ayah saya sendiri. Karena ayah saya Guru PNS di Depag dan katanya dia ada kenalan di KUA (menyebutkan KUA di kawasan Jakarta Selatan, red).

Singkat cerita, alm ayah saya menginformasikan sudah dapat penghulu/petugas pencatat nikah yang akan hadir di pernikahan saya nanti. Saya tinggal menyelesaikan biayanya sebesar Rp 400.000 dan pada hari dan jam yang ditentukan saya diminta datang ke KUA untuk melunasi biaya tersebut.

Pada hari tersebut saya datang ke KUA dan di sana saya bilang ingin bertemu dengan bapak A. Ternyata Bapak A sedang keluar kantor. Saya mengatakan ingin membayar biaya nikah, bukannya mereka mengarahkan saya ke loket pembayaran atau kasir tetapi mereka mengarahkan saya untuk ketemu dengan bapak B di mejanya.

Kepada bapak B saya sampaikan keperluan saya dan bapak B bilang 'Berapa biayanya?' Saya balik tanya 'Loh emang biayanya berapa?'. Saya bilang alm ayah saya kenal dengan bapak A dan biaya sebesar Rp 400 ribu berdasarkan informasi dari ayah saya. Kemudian bapak B balik bertanya 'Siapa nama bapaknya?' Saya bilang namanya bapak C.

Kemudian saya keluarkan uang dari dalam amplop waktu itu pecahan Rp 10 ribu semua (pada waktu itu pecahan di ATM masih Rp 10 ribu dan Rp 20 ribu), sengaja saya bawa lebih. Saya ambil Rp 400 ribu dari amplop, kemudian saya serahkan. Bapak B menghitung uang yang saya berikan.Next

Halaman 1 2 3 4 5

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nwk/mok)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%