detikcom
Rabu, 26/12/2012 14:36 WIB

Hari ke-72 Jokowi

Ahok: Mulai Maret 2013, Naik TransJ Bayar Pakai e-Money

Rini Friastuti - detikNews
Foto: Ahok (Ramses/detikcom)
Jakarta - Sebentar lagi warga Jakarta yang terbiasa naik TransJ bisa memanfaatkan fasilitas baru. Fasilitas tersebut berupa penggunaan uang elektronik (e-Money) .

"E-Money akan direalisasikan pada Maret 2013 mendatang. Ada sekitar 4 bank yang kemungkinan terlibat untuk meningkatkan fasilitas tersebut seperti Bank Mandiri, BCA, BNI dan BRI," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama (Ahok) usai bertemu dengan beberapa petinggi bank di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (26/12/2012).

Ahok menambahkan, pihaknya merasa perlu untuk menggandeng beberapa bank lain karena Bank DKI, yang sebelumnya menjadi operator tunggal dalam penerapan e-Money, dianggap tidak mampu. Alasan lain adalah karena banyak warga Jakarta yang tidak menjadi nasabah Bank DKI.

"Ini kan kita juga bicara jumlah nasabah. Kalau nasabahnya sedikit, lalu kita bangun, nanti kan kita tekor," ucap mantan Bupati Belitung Timur ini.

Dengan bantuan bank-bank lain diharapkan seluruh halte TransJ bisa dilayani dengan e-Money tersebut. Malah Ahok berharap bulan Januari 2013 e-Money sudah bisa diluncurkan.

"Bank DKI sendiri kan sudah tidak berhasil, makanya kita ajak yang lain juga. Bank DKI tetap yang memimpin," terang Ahok.

Sistem e-Money sempat diterapkan di beberapa koridor TransJakarta di awal-awal pengoperasiannya pada tahun 2005 lalu. Saat itu fasilitas itu diberi nama JakCard, keluaran Bank DKI. Namun, program itu tak berhasil, dan akhirnya sistem pembayaran TransJakarta kembali ke sistem manual.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(riz/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%