detikcom
Selasa, 25/12/2012 15:26 WIB

KY: Banyak Hakim Cantik, yang Direkomendasikan Dipecat Bukan Deva

Andi Saputra - detikNews
Deva/dok pribadi
Jakarta - Menanggapi berbagai informasi tidak akurat di dunia maya soal hakim cantik yang direkomendasikan dipecat, Komisi Yudisial (KY) prihatin. KY menegaskan yang akan direkomendasikan bukan Deva Indah, hakim yang juga finalis Miss Indonesia 2006.

"Bukan hakim Deva! Hakim yang cantik kan bukan hanya Deva," kata Wakil Ketua KY Imam Anshori Saleh saat berbincang dengan detikcom, Selasa (25/12/2012).

KY membenarkan merekomendasikan seorang hakim perempuan untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Namun KY tidak pernah menyebut identitas hakim cantik tersebut.

"Saya nggak pernah mengait-ngaitkan ke dia," papar Imam.

Hingga hari ini Deva bersih dari berbagai masalah. Dia juga tak pernah dilaporkan satu kali pun ke KY.

"Tidak mungkin hakim yang tak pernah dilaporkan ke KY, apalagi juga tak pernah dipanggil, sampai diusulkan sanksi pemecatan," papar mantan anggota DPR ini.

"Hakim yang cantik kan bukan hanya Deva," tandas Imam lagi.

Hakim Deva Indah yang bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Sumedang, Jawa Barat, sangat kaget dirinya dikaitkan dengan isu itu. "Saya sangat kaget kok ada foto saya di internet? Kok bisa saya dikaitkan, yang jelas itu bukan saya," kata Deva saat berbincang dengan detikcom.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Ansori Saleh, menyatakan hakim selingkuh terancam dipecat itu berasal dari PN daerah Sumatera Utara.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%