detikcom
Selasa, 25/12/2012 15:03 WIB

KY Dibentuk Konstitusi, Mengapa Ngurusin Hakim Cantik Selingkuh?

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - UUD 1945 membentuk Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi dan menjaga martabat hakim. Setelah bersama-sama Mahkamah Agung (MA) memecat hakim agung Ahmad Yamani karena terlibat skandal vonis mati gembong narkoba, kini KY merekomendasikan pemecatan terkait skandal asmara. Mengapa KY sampai mengurusi masalah perselingkuhan?

"Karena hakim itu tak hanya diawasi etikanya tapi juga perilaku di dalam dan luar sidang," alasan Wakil Ketua KY Imam Anshori Saleh saat berbincang dengan detikcom, Selasa (25/12/2012).

Sebagai 'wakil Tuhan', maka hakim harus terjaga dari semua perilaku yang menjaga keluhuran sebagai hakim. Sehingga panggilan 'Yang Mulia' benar-benar mulia dan benar adanya.

"Hakim tidak boleh melakukan tindakan tercela. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan selingkuh itu tindakan tercela," tegas Imam.

Jika hakim tidak menjaga perilakunya, maka kepercayaan pencari keadilan akan luntur. Apalagi hakimnya terlibat isu moral dan asusila.

"Perempuan selingkuh dan hakim lagi, kan nggak layak jadi pengadil toh," cetus Imam.

Komnas Perempuan mendukung rekomendasi pemecetan itu. "Jadi kalau ada hakim perempuan melakukan tindak selingkuh berarti dia melakukan KDRT terhadap suaminya. Itu tidak terpuji apalagi dilakukan oleh hakim wanita," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan, Masruhah, kepada detikcom. "Apalagi dia wakil Tuhan, di mana integritasnya kalau dia selingkuh?" papar Masruhah.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(asp/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%
MustRead close