detikcom
Selasa, 25/12/2012 07:57 WIB

Segera Dipecat, Hakim Cantik Selingkuh & Zina Itu Pasrah

Rivki - detikNews
Jakarta - Di hari-hari terakhir memegang palu keadilan, hakim cantik itu kini pasrah. Dirinya direkomendasikan dipecat karena selingkuh dan mengganggu rumah tangga orang lain.

"Tak ada yang mustahil bagi orang yang yakin pada janji Allah," tulis hakim cantik ini pada 11 Desember 2012 dalam aku Facebook pribadinya, seperti dikutip detikcom, Selasa (25/12/2012). Status ini hingga pagi ini mendapatkan 12 likes dan 1 komentar.

Tiga hari sebelumnya, hakim cantik ini juga hanya bisa memohon kepada Tuhan. Hakim yang kini tugas di Sumatera Utara ini menyerahkan semuanya kepada Allah.

"Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Masih terbayang air mata ibu yang mengalir dan rintihannya di setiap malam ketika berdoa memohon kepada-Mu untuk kebahagiaan kami, anaknya. Sayangilah Ibu dan ayah kami sebagaimana Beliau menyayangi kami sewaktu kecil. Ya Allah, muliakanlah mereka, tiada pernah kami sanggup membalasnya," ujar hakim berambut pendek pada 8 Desember lalu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh menyatakan KY telah merekomendasikan hakim cantik tersebut untuk dipecat lewat pengadilan etik. Hakim perempuan itu akan diadili di Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dilakukan antara Mahkamah Agung (MA)-KY pada awal Januari 2013.

"Iya, ada satu hakim direkomendasikan dipecat. Dia perempuan," kata Imam.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rvk/fiq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
56%
Kontra
44%