Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 22/12/2012 10:05 WIB

Keberanian KPK Mengusut Penegak Hukum Jadi Catatan Positif di 2012

Prins David Saut - detikNews
Keberanian KPK Mengusut Penegak Hukum Jadi Catatan Positif di 2012
Jakarta - Kalender tahun 2012 akan segera ditutup. Selama satu tahun terakhir, kiprah KPK yang berani mengusut kasus korupsi penegak hukum lain, yakni kasus Simulator SIM di Kakorlantas menjadi catatan tersendiri.

"Catatan menarik adalah penegak hukum berhasil membongkar skandal hukum di lembaga hukum. Skandal MA, skandal korupsi di Mabes Polri. Ini catatan penting karena relatif dari tahun ke tahun baru kali ini kita lihat fakta kasus itu terjadi," ujar peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Oce Madril dalam diskusi di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2012).

Oce juga menggarisbawahi capaian KPK yang berhasil mengusut dugaan keterlibatan menteri aktif, yakni Andi Mallarangeng selaku Menpora.
"Kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, Kemenpora itu kan dihidupkan kembali. Pada masa pimpinan pertama, tidak terlalu banyak kasus, tapi yang kedua, ada banyak kasus yang menyita perhatian publik. Ini yang kemudian fenomena yang boleh jadi tidak kita temukan sebelumnya," kata Oce.

Oce mengindikasikan sepanjang 2012 ada 5 kementerian yang diduga terlibat kasus korupsi. Hal ini beriringan dengan kecenderungan kasus korupsi yang meningkat pada tahun 2012.

"Korupsi sepanjang 2012 ada kecenderungan terjadi peningkatan. Kami mencatat ada beberapa kementerian. Ini yang diurus yang berkaitan dengan olahraga, karena susah membenahinya. Ada beberapa proyek di Kemenpora itu terindikasi korupsi. Ada juga Kemnakertrans, Kemen ESDM, dan Kemendiknas. Ini 5 institusi di pemerintah pusat di mana indikasi korupsi ditemukan," ujar Oce.

Namun Oce menyatakan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Indonesia juga masih tinggi pada tahun 2012.

"Kami melihat ada gejala yang meningkat di beberapa sektor korupsi. Kita memperhatikan pemerintah daerah menjadi sektor banyak sekali kasus yang berkaitan dengan mereka. Sehingga banyak pejabat di daerah yang dijerat dengan undang-undang tipikor," ujar Oce.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/fjp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Cegah Prostitusi, Pengelola Apartemen di Jakarta Harus Laporkan Penghuninya

Polisi membongkar praktik prostitusi di apartemen yang berawal dari pemesanan melalui forum di internet. Untuk mengantisipasi hal itu, Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat meminta para pengelola apartemen harus memberikan data-data penghuninya. Bila Anda setuju dengan Wagub Djarot, pilih Pro!
Pro
89%
Kontra
11%