Jumat, 21/12/2012 18:10 WIB

Hari ke-67 Jokowi

Dilantik di Kampung, Wali Kota Jaktim 'Diultimatum' 3 Bulan

Ray Jordan - detikNews
Walikota Jaktim Krisdianto
Jakarta - Krisdianto telah dilantik Jokowi sebagai Wali Kota Jakarta Timur (Jaktim) di kampung kumuh Pulo Jahe, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung. Hasil kerja awal Krisdianto akan dilihat Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dalam 3 bulan.

"Ya setiap saya bertemu, pasti akan saya beri tugas dan akan saya cek setiap 3 atau 6 bulan. Misalnya di daerah sana, tugasnya harus dirampungkan 3 bulan," ujar Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (21/12/2012).

Jokowi akan mengecek secara detail kerja Krisdianto. Jokowi tidak lupa akan memberikan ukuran-ukuran penilaiannya.

Jika dinilai tidak merespons perintahnya, maka Jokowi tidak segan-segan akan mencopot Krisdianto. "Kira-kira dinilai nggak mampu, nggak cepat, nggak respons, nggak sering turun lapangan oleh masyarakat, ya tentu saja, diganti," kata pria lulusan Fakultas Kehutanan UGM ini.

Krisdianto telah dilantik Jokowi sebagai Wali Kota Jaktim di sebuah lapangan di kampung kumuh di Pulo Jahe pada Kamis (21/12) kemarin. Pelantikan Krisdianto ini tergolong unik dan bahkan baru pertama kali terjadi di Jakarta.

Sebab pada pemerintahan sebelumnya, pelantikan berlangsung di gedung kotamadya dan tentu saja dengan pendingin udara. Tidak seperti pelantikan di Pulo Jahe ini, yang hanya menyediakan panggung tanpa atap dan berlangsung tepat pukul 08.00 WIB di tengah terik matahari pagi. Tamu-tamu yang diundang duduk di kursi di alam terbuka.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nik/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%