detikcom
Jumat, 21/12/2012 16:00 WIB

DPP Golkar Minta Akbar Berhenti Goyang Pencapresan Ical

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham memperingatkan Ketua Wantim Golkar Akbar Tandjung untuk tidak terus memecah konsolidasi pencapresan Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Idrus bahkan mengancam akan menegur Akbar jika tak patuh pada aturan.

"Mestinya Pak Akbar memperjuangkan, bukan mempreteli pencapresan Pak Ical. Bila Pak Akbar tidak menghentikan cara-cara itu boleh jadi DPP akan memberikan teguran sebagai kader. Bilamana tidak menghentikan provokasinya itu boleh jadi DPP akan mengambil sikap tegas," kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham kepada wartawan, Jumat (21/12/ 2012).

Idrus menyesalkan Akbar menyebut adanya DPD II yang tidak puas dengan pencapresan Ical. Menurut Akbar, penetapan capres Golkar sudah sesuai mekanisme.

"Pilihan yang diberikan DPD I Golkar itu didukung DPD II. Karena itu pernyataan Pak Akbar sangat provokatif, pernyataan Akbar Tandjung ke berbagai media disamping tidak etis secara organisasi sangat provokatif dan melanggar tatanan organisasi, itu tidak semestinya," katanya.

Idrus lantas memperingatkan Golkar untuk menjaga tingkah lakunya sesuai dengan aturan partai. Kalau tidak, menurut Idrus, Akbar tak akan dihormati kelarga besar Golkar.

"Karena itu Pak Akbar jangan menyalahkan kalau keluarga besar Partai Golkar tidak hormat ke Pak Akbar. Itu karena tingkah laku Pak Akbar sendiri yang memecah konsolidasi, memprovokasi," tegasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%