detikcom

Jumat, 21/12/2012 16:00 WIB

DPP Golkar Minta Akbar Berhenti Goyang Pencapresan Ical

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham memperingatkan Ketua Wantim Golkar Akbar Tandjung untuk tidak terus memecah konsolidasi pencapresan Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Idrus bahkan mengancam akan menegur Akbar jika tak patuh pada aturan.

"Mestinya Pak Akbar memperjuangkan, bukan mempreteli pencapresan Pak Ical. Bila Pak Akbar tidak menghentikan cara-cara itu boleh jadi DPP akan memberikan teguran sebagai kader. Bilamana tidak menghentikan provokasinya itu boleh jadi DPP akan mengambil sikap tegas," kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham kepada wartawan, Jumat (21/12/ 2012).

Idrus menyesalkan Akbar menyebut adanya DPD II yang tidak puas dengan pencapresan Ical. Menurut Akbar, penetapan capres Golkar sudah sesuai mekanisme.

"Pilihan yang diberikan DPD I Golkar itu didukung DPD II. Karena itu pernyataan Pak Akbar sangat provokatif, pernyataan Akbar Tandjung ke berbagai media disamping tidak etis secara organisasi sangat provokatif dan melanggar tatanan organisasi, itu tidak semestinya," katanya.

Idrus lantas memperingatkan Golkar untuk menjaga tingkah lakunya sesuai dengan aturan partai. Kalau tidak, menurut Idrus, Akbar tak akan dihormati kelarga besar Golkar.

"Karena itu Pak Akbar jangan menyalahkan kalau keluarga besar Partai Golkar tidak hormat ke Pak Akbar. Itu karena tingkah laku Pak Akbar sendiri yang memecah konsolidasi, memprovokasi," tegasnya.


Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
58%
Kontra
42%