detikcom

Jumat, 21/12/2012 11:06 WIB

Mahkamah Agung Mulai Adili Sengketa Nissan March 'Boros'

Andi Saputra - detikNews
Ludmilla saat sidang di PN Jaksel
Jakarta - Gugatan soal mobil Nissan March antara PT Nissan Motor Indonesia vs pembeli Ludmilla Arif memasuki babak baru. Mahkamah Agung (MA) mulai mengadili sengketa March yang dinilai Ludmilla bahan bakarnya tidak sesuai iklan dan boros.

"Kasasi diadili oleh hakim agung Djafni Djamal, Prof Syamsul Maarif dan ketua majelis hakim M Taufik," demikian lansir panitera MA dalam websitenya, Jumat (21/12/2012).

Namun hakim agung M Taufik meninggal dunia Senin (17/12) lalu dan belum ditunjuk ketua majelis baru. Kasus yang mengantongi nomor 659 K/PDT.SUS/2012 masuk ke MA pada 24 September 2012 lalu.

Seperti diketahui, pada April 2012 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menguatkan keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK dalam keputusan arbitrase pada 16 Februari 2012 lalu, meminta Nissan untuk membatalkan transaksi mobil milik Ludmilla Arif dan mengembalikan uang pembelian sebesar Rp 150 juta.

Perseteruan di meja hijau berakar dari iklan Nissan yang mengatakan bahwa varian city car tersebut mampu mengkonsumsi satu liter BBM hingga 21,8 km. Namun saat Ludmilla membeli dan mengendarainya, penggunaan bensin tidak sesuai yang diiklankan. Lantas Ludmilla pun mengajukan gugatan ke BPSK dan menang. Tak terima dengan putusan itu, PT Nissan Indonesia mengajukan kasasi.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%