detikcom
Jumat, 21/12/2012 11:06 WIB

Mahkamah Agung Mulai Adili Sengketa Nissan March 'Boros'

Andi Saputra - detikNews
Ludmilla saat sidang di PN Jaksel
Jakarta - Gugatan soal mobil Nissan March antara PT Nissan Motor Indonesia vs pembeli Ludmilla Arif memasuki babak baru. Mahkamah Agung (MA) mulai mengadili sengketa March yang dinilai Ludmilla bahan bakarnya tidak sesuai iklan dan boros.

"Kasasi diadili oleh hakim agung Djafni Djamal, Prof Syamsul Maarif dan ketua majelis hakim M Taufik," demikian lansir panitera MA dalam websitenya, Jumat (21/12/2012).

Namun hakim agung M Taufik meninggal dunia Senin (17/12) lalu dan belum ditunjuk ketua majelis baru. Kasus yang mengantongi nomor 659 K/PDT.SUS/2012 masuk ke MA pada 24 September 2012 lalu.

Seperti diketahui, pada April 2012 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menguatkan keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK dalam keputusan arbitrase pada 16 Februari 2012 lalu, meminta Nissan untuk membatalkan transaksi mobil milik Ludmilla Arif dan mengembalikan uang pembelian sebesar Rp 150 juta.

Perseteruan di meja hijau berakar dari iklan Nissan yang mengatakan bahwa varian city car tersebut mampu mengkonsumsi satu liter BBM hingga 21,8 km. Namun saat Ludmilla membeli dan mengendarainya, penggunaan bensin tidak sesuai yang diiklankan. Lantas Ludmilla pun mengajukan gugatan ke BPSK dan menang. Tak terima dengan putusan itu, PT Nissan Indonesia mengajukan kasasi.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%