Detik.com News
Detik.com

Jumat, 21/12/2012 11:06 WIB

Mahkamah Agung Mulai Adili Sengketa Nissan March 'Boros'

Andi Saputra - detikNews
Mahkamah Agung Mulai Adili Sengketa Nissan March Boros Ludmilla saat sidang di PN Jaksel
Jakarta - Gugatan soal mobil Nissan March antara PT Nissan Motor Indonesia vs pembeli Ludmilla Arif memasuki babak baru. Mahkamah Agung (MA) mulai mengadili sengketa March yang dinilai Ludmilla bahan bakarnya tidak sesuai iklan dan boros.

"Kasasi diadili oleh hakim agung Djafni Djamal, Prof Syamsul Maarif dan ketua majelis hakim M Taufik," demikian lansir panitera MA dalam websitenya, Jumat (21/12/2012).

Namun hakim agung M Taufik meninggal dunia Senin (17/12) lalu dan belum ditunjuk ketua majelis baru. Kasus yang mengantongi nomor 659 K/PDT.SUS/2012 masuk ke MA pada 24 September 2012 lalu.

Seperti diketahui, pada April 2012 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menguatkan keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK dalam keputusan arbitrase pada 16 Februari 2012 lalu, meminta Nissan untuk membatalkan transaksi mobil milik Ludmilla Arif dan mengembalikan uang pembelian sebesar Rp 150 juta.

Perseteruan di meja hijau berakar dari iklan Nissan yang mengatakan bahwa varian city car tersebut mampu mengkonsumsi satu liter BBM hingga 21,8 km. Namun saat Ludmilla membeli dan mengendarainya, penggunaan bensin tidak sesuai yang diiklankan. Lantas Ludmilla pun mengajukan gugatan ke BPSK dan menang. Tak terima dengan putusan itu, PT Nissan Indonesia mengajukan kasasi.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%