detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 09:00 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Jumat, 21/12/2012 02:33 WIB

Sidang Kasus Chevron

Widodo Terancam 20 Tahun Karena Mengetahui PT GPI Tak Lakukan Bioremediasi

Ganessa Al-Fath - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Team Leader Sumatera Light North (SLN) PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) Widodo mengetahui subkon PT Green Planet Indonesia (GPI) tidak melaksanakan bioremediasi sesuai Kepmen Lingkungan Hidup. Namun PT CPI tetap membayar PT GPI untuk kegiatan bioremediasi. Atas perbuatan Widodo, negara dirugikan hinga USD 9,9 Juta (Rp 96 miliar).

"Akan tetapi kenyataannya berdasarkan hasil uji laboratorium pekerjaan bioremediasi tidak dilaksanakan sebagaimana diatur dalam keputusan menteri lingkungan hidup no.128 tahun 2003," ujar JPU Sugeng Sumarno dalam pembacaan rurat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Kamis (20/12/2012).

Sugeng mengatakan Widodo menyadari bukan sebagai pejabat pengadaan ataupun anggota panitia jasa pekerjaan bioremediasi. Akan tetapi Widodo telah melaksanakan proses lelang yang telah bertentangan dengan keputusan BP MIGAS.

"Bahwa dengan adanya kerjasama antara terdakwa dengan Endah Rumbiyanti maka laporan yang tidak benar tentang pelaksanaan pekerjaan pengolahan limbah tanah terkontaminasi minyak secara bioremediasi tidak ditindaklanjuti oleh Endah dengan melakukan pemeriksaan dilokasi pelaksanaan bioremediasi yang mengakibatkan Ricksy Prematury (Direktur PT. Green Planet Indonesia/ GPI) tidak melaksanakan proses bioremediasi sesuai dengan kepmen LH 128/2003 akan tetapi pembiayaan pekerjaan PT GPI tersebut tetap dibayarkan oleh PT CPI," jelasnya.

Perbuatan Widodo bersama-sama dengan Endah Rumbiyanti selaku manajer lingkungan SLS dan SLN/ tim teknis penanganan lahan terkena tumpahan minyak mentah PT CPI, Herland selaku direktur PT Sumigita Jaya (PT SGJ) dan Ricksy Prematury selaku Direktur PT Green Planet Indonesia dalam pekerjaan bioremediasi di SLN dan SLS telah memperkaya Herland sebesar USD 6,9 juta dan Ricksy Prematury sebesar USD 277 ribu.

"Berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana pelaksanaan proyek bioremediasi pada PT CPI antara tahun 2006-2012 dengan kesimpulan pelaksanaan kegiatan bioremediasi yang dilakukan oleh PT CPI tidak sesuai dengan kepmen LH 128/2003. Penyimpangan kegiatan bioremediasi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD 9,9 juta. Bahwa akibat perbuatan widodo selaku team leader di SLN merugikan keuangan negara sebesar USD 7,2 juta," ungkapnya.

Perbuatan Widodo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Widodo terancam hukuman penjara 20 tahun.Next

Halaman 1 2

Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(mpr/mpr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%