detikcom

Kamis, 20/12/2012 19:42 WIB

Ahok: Dengan Jamkesda Online, Calo Pasti Dipenjara

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok menyatakan jika sistem Jamkesda online diterapkan, ruang gerak calo akan dipersempit. Ahok mengancam calo-calo yang masih saja beroperasi akan masuk penjara.

"Misal, si A masuk rumah sakit, uangnya bisa habis 100 juta. Lewat calo aja, cari SKTM nembak, KTP nembak, dibayar, dapat. Kalau pake SKTM kan tidak keluar uang Rp 100 juta. Kalau dengan cara online ini, nggak akan bisa hidup calo. Apalagi kalau nipu-nipu pakai stempel rujukan palsu, kita penjara," ancam Ahok usai rapat dengan Dinas Kesehatan DKI di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2012).

Jamkesda tahun depan akan menerapkan sistem online dalam melayani kesehatan masyarakat Jakarta. Sistem ini akan dapat melayani 4,7 juta penduduk Jakarta. Calon pasien akan diverifikasi terkait kemampuan ekonomi serta rumah sakit rujukannya.

PT Askes sendiri adalah lembaga yang ditunjuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ke depan, Puskesmas akan menjadi pintu pertama dalam melayani pasien. Jumlah dokter-dokter yang bersiaga di Puskesmas akan diperbanyak sehingga pasien tidak perlu selalu dirujuk ke rumah sakit.

"Puskesmas juga akan selalu mngaudit rujukan. Kami bekerjasama sama dgn UI menaruh pendidikan program yang kemarin yang spesialis di Puskesmas, jadi semakin tinggi kompetensi dokter," imbuh Ahok.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mad/mad)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
71%
Kontra
29%