Kamis, 20/12/2012 19:42 WIB

Ahok: Dengan Jamkesda Online, Calo Pasti Dipenjara

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok menyatakan jika sistem Jamkesda online diterapkan, ruang gerak calo akan dipersempit. Ahok mengancam calo-calo yang masih saja beroperasi akan masuk penjara.

"Misal, si A masuk rumah sakit, uangnya bisa habis 100 juta. Lewat calo aja, cari SKTM nembak, KTP nembak, dibayar, dapat. Kalau pake SKTM kan tidak keluar uang Rp 100 juta. Kalau dengan cara online ini, nggak akan bisa hidup calo. Apalagi kalau nipu-nipu pakai stempel rujukan palsu, kita penjara," ancam Ahok usai rapat dengan Dinas Kesehatan DKI di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2012).

Jamkesda tahun depan akan menerapkan sistem online dalam melayani kesehatan masyarakat Jakarta. Sistem ini akan dapat melayani 4,7 juta penduduk Jakarta. Calon pasien akan diverifikasi terkait kemampuan ekonomi serta rumah sakit rujukannya.

PT Askes sendiri adalah lembaga yang ditunjuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ke depan, Puskesmas akan menjadi pintu pertama dalam melayani pasien. Jumlah dokter-dokter yang bersiaga di Puskesmas akan diperbanyak sehingga pasien tidak perlu selalu dirujuk ke rumah sakit.

"Puskesmas juga akan selalu mngaudit rujukan. Kami bekerjasama sama dgn UI menaruh pendidikan program yang kemarin yang spesialis di Puskesmas, jadi semakin tinggi kompetensi dokter," imbuh Ahok.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mad/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%