detikcom
Kamis, 20/12/2012 19:42 WIB

Ahok: Dengan Jamkesda Online, Calo Pasti Dipenjara

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok menyatakan jika sistem Jamkesda online diterapkan, ruang gerak calo akan dipersempit. Ahok mengancam calo-calo yang masih saja beroperasi akan masuk penjara.

"Misal, si A masuk rumah sakit, uangnya bisa habis 100 juta. Lewat calo aja, cari SKTM nembak, KTP nembak, dibayar, dapat. Kalau pake SKTM kan tidak keluar uang Rp 100 juta. Kalau dengan cara online ini, nggak akan bisa hidup calo. Apalagi kalau nipu-nipu pakai stempel rujukan palsu, kita penjara," ancam Ahok usai rapat dengan Dinas Kesehatan DKI di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2012).

Jamkesda tahun depan akan menerapkan sistem online dalam melayani kesehatan masyarakat Jakarta. Sistem ini akan dapat melayani 4,7 juta penduduk Jakarta. Calon pasien akan diverifikasi terkait kemampuan ekonomi serta rumah sakit rujukannya.

PT Askes sendiri adalah lembaga yang ditunjuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ke depan, Puskesmas akan menjadi pintu pertama dalam melayani pasien. Jumlah dokter-dokter yang bersiaga di Puskesmas akan diperbanyak sehingga pasien tidak perlu selalu dirujuk ke rumah sakit.

"Puskesmas juga akan selalu mngaudit rujukan. Kami bekerjasama sama dgn UI menaruh pendidikan program yang kemarin yang spesialis di Puskesmas, jadi semakin tinggi kompetensi dokter," imbuh Ahok.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mad/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%