detikcom

Kamis, 20/12/2012 17:39 WIB

Akbar: Tak Dilibatkan Rapimnas, DPD II Golkar Tak Puas Pencapresan Ical

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung mengungkap adanya ketidakpuasan dari DPD II Golkar menyangkut pencapresan Ketum Golkar Aburizal Barkrie (Ical). Sebab mereka tak dilibatkan dalam Rapimnas Golkar yang mengagendakan penetapan capres Golkar.

"Memang pencapresan Ical sudah ditetapkan pada Rampinas III. Namun, Rapimnas III tidak melibatkan DPD II Partai Golkar kabupaten/kota. Pada saat itu hanya DPD I Partai Golkar Provinsi saja yang dilibatkan," kata Akbar saat dihubungi, Kamis (20/12/2012).

Menurut Akbar, ada ketidakpuasan dari DPD II terhadap penetapan Ical sebagai capres. Ketidakpuasan itu bisa menghambat upaya pemenangan Ical sebagai capres.

"Saya sudah sering keliling ke daerah. Ada perasaan yang tidak puas ketika DPD II tidak dilibatkan. Perasaan itu tentunya akan mengganggu konsolidasi partai untuk pemenangan Ical sebagai capres," ujarnya.

Oleh karenanya, Akbar meminta dilakukan evaluasi pencapresan Ical dalam Rapimnas V Golkar. Dalam Rapimnas tersebut, dia meminta agar DPD II Golkar dilibatkan.

"Kami berpesan sebaiknya pada Rapimnas V, DPD II dilibatkan dalam forum," ujarnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(trq/van)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
71%
Kontra
29%