Kamis, 20/12/2012 17:39 WIB

Akbar: Tak Dilibatkan Rapimnas, DPD II Golkar Tak Puas Pencapresan Ical

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung mengungkap adanya ketidakpuasan dari DPD II Golkar menyangkut pencapresan Ketum Golkar Aburizal Barkrie (Ical). Sebab mereka tak dilibatkan dalam Rapimnas Golkar yang mengagendakan penetapan capres Golkar.

"Memang pencapresan Ical sudah ditetapkan pada Rampinas III. Namun, Rapimnas III tidak melibatkan DPD II Partai Golkar kabupaten/kota. Pada saat itu hanya DPD I Partai Golkar Provinsi saja yang dilibatkan," kata Akbar saat dihubungi, Kamis (20/12/2012).

Menurut Akbar, ada ketidakpuasan dari DPD II terhadap penetapan Ical sebagai capres. Ketidakpuasan itu bisa menghambat upaya pemenangan Ical sebagai capres.

"Saya sudah sering keliling ke daerah. Ada perasaan yang tidak puas ketika DPD II tidak dilibatkan. Perasaan itu tentunya akan mengganggu konsolidasi partai untuk pemenangan Ical sebagai capres," ujarnya.

Oleh karenanya, Akbar meminta dilakukan evaluasi pencapresan Ical dalam Rapimnas V Golkar. Dalam Rapimnas tersebut, dia meminta agar DPD II Golkar dilibatkan.

"Kami berpesan sebaiknya pada Rapimnas V, DPD II dilibatkan dalam forum," ujarnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
85%
Kontra
15%