Detik.com News
Detik.com

Kamis, 20/12/2012 17:39 WIB

Akbar: Tak Dilibatkan Rapimnas, DPD II Golkar Tak Puas Pencapresan Ical

Ahmad Toriq - detikNews
Akbar: Tak Dilibatkan Rapimnas, DPD II Golkar Tak Puas Pencapresan Ical
Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung mengungkap adanya ketidakpuasan dari DPD II Golkar menyangkut pencapresan Ketum Golkar Aburizal Barkrie (Ical). Sebab mereka tak dilibatkan dalam Rapimnas Golkar yang mengagendakan penetapan capres Golkar.

"Memang pencapresan Ical sudah ditetapkan pada Rampinas III. Namun, Rapimnas III tidak melibatkan DPD II Partai Golkar kabupaten/kota. Pada saat itu hanya DPD I Partai Golkar Provinsi saja yang dilibatkan," kata Akbar saat dihubungi, Kamis (20/12/2012).

Menurut Akbar, ada ketidakpuasan dari DPD II terhadap penetapan Ical sebagai capres. Ketidakpuasan itu bisa menghambat upaya pemenangan Ical sebagai capres.

"Saya sudah sering keliling ke daerah. Ada perasaan yang tidak puas ketika DPD II tidak dilibatkan. Perasaan itu tentunya akan mengganggu konsolidasi partai untuk pemenangan Ical sebagai capres," ujarnya.

Oleh karenanya, Akbar meminta dilakukan evaluasi pencapresan Ical dalam Rapimnas V Golkar. Dalam Rapimnas tersebut, dia meminta agar DPD II Golkar dilibatkan.

"Kami berpesan sebaiknya pada Rapimnas V, DPD II dilibatkan dalam forum," ujarnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%