Detik.com News
Detik.com

Rabu, 19/12/2012 07:44 WIB

DPRD Putuskan Nasib Aceng, 5 Ribu Massa Diperkirakan Kepung Gedung Dewan

Andri Haryanto - detikNews
DPRD Putuskan Nasib Aceng, 5 Ribu Massa Diperkirakan Kepung Gedung Dewan
Garut, - Jelang rapat Paripurna DPRD Garut yang menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik dan undang-undang yang dilakukan Bupati Garut Aceng Fikri, sebanyak 5 ribuan massa akan berkumpul di area gedung DPRD, Jl Patriot.

"Dari laporan yang diterima massa diperkirakan mencapai 2 ribu sampai 5 ribuan," kata Kabagops Polres Garut, Kompol Rudi Tri Handoyo, saat dihubungi detikcom, Rabu (19/12/2012).

Massa yang diperkirakan berkumpul pukul 10.00 WIB ini nantinya dilarang untuk mendekati gedung dewan yang akan bersiap melakukan Paripurna terbatas yang membahas kelanjutan nasib Aceng di kursi Bupati Garut.

"Jarak 100 meter gedung dewan harus steril dari aksi massa," tegas Rudi.

Selain personel dari Polres Garut, polisi juga menyiagakan personel Satuan Samapta dan Brimob Polda Jabar untuk menghalau aksi massa.

"Ada satu kompi Brimobda Jabar yang diterjunkan membantu pengamanan aksi," katanya.

Selain melakukan pengamanan di area gedung dewan, personel dari Polsek yang ada di Garut turut diterjunkan. Khususnya Polsek yang ada di sekitar pintu masuk perbatasan Kota Garut. Hal ini untuk memantau situasi pergerakan massa yang berasal dari luar Garut.

"Seperti di Nagrek terus disiagakan personel polsek untuk melihat kelompok massa yang masuk ke Garut," papar Rudi.

Hingga pukul 07.20 WIB kondisi di Garut masih tergolong kondusif. Belum terlihat kelompok massa pro atau pun kontra terkait prahara nikah kilat Aceng Fikri dengan gadis belia Fanny Octora (18).


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Atasi Prostitusi, Tiru Swedia yang Hukum Pembeli Jasa dan Germo PSK!

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan RI harus belajar dari Swedia untuk mengatasi prostitusi. Swedia melegalkan PSK namun mengkriminalkan mereka yang membeli jasa PSK dan germo yang menjual PSK. Bila Anda setuju usulan Mensos Khofifah, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%