Selasa, 18/12/2012 11:46 WIB

Berkas Hampir Rampung, Dendy Prasetiya Memohon Jadi Tahanan Rumah

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Sejak menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Al Qur'an dan komputer Kementerian Agama 2010-2011, pada akhir Juni silam, sampai saat ini Dendy Prasetiya belum juga ditahan KPK. Putra politisi Golkar Zulkarnaen Djabbar itu memohon agar penahanan diberlakukan dalam bentuk tahanan rumah dengan alasan untuk pengobatan patah tulang kakinya.

Dendy hari ini kembali menjalani pemeriksaan oleh KPK. Ketika datang kaki kanannya masih dibalut gips berukuran besar. Dia berjalan menggunakan bantuan penyangga dan dipapah.

Ada informasi yang menyebutkan, KPK akan melakukan penahanan terhadap Dendy pada hari ini. Hal itu dilakukan karena berkas Dendy sudah hampir lengkap untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Ketika dikonfirmasi hal itu, kuasa hukum Dendy, Erman Umar menyatakan pihaknya sudah mempersiapkan surat untuk KPK. "Jadi hari ini kami mempersiapkan satu surat, mohon jangan ditahan karena kondisi dia. Kalau ditahan juga kita memohon penahanan rumah karena UU memperbolehkan penahanan rumah supaya dia bisa lebih bebas berobat," kata Erman yang hari ini mendampingi Dendy.

Menurut Erman, Dendy selama tiga kali seminggu harus berobat, untuk penyembuhan kakinya. Hal tersebut, kata Erman, bisa malah merepotkan penyidik KPK jika Dendy ditahan.

"Karena kondisinya seperti itu. Tapi silakan kalau KPK mau menggunakan second opinion. Memang berkasnya sudah hampir P21," terang Erman.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
79%
Kontra
21%