detikcom
Selasa, 18/12/2012 11:46 WIB

Berkas Hampir Rampung, Dendy Prasetiya Memohon Jadi Tahanan Rumah

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Sejak menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Al Qur'an dan komputer Kementerian Agama 2010-2011, pada akhir Juni silam, sampai saat ini Dendy Prasetiya belum juga ditahan KPK. Putra politisi Golkar Zulkarnaen Djabbar itu memohon agar penahanan diberlakukan dalam bentuk tahanan rumah dengan alasan untuk pengobatan patah tulang kakinya.

Dendy hari ini kembali menjalani pemeriksaan oleh KPK. Ketika datang kaki kanannya masih dibalut gips berukuran besar. Dia berjalan menggunakan bantuan penyangga dan dipapah.

Ada informasi yang menyebutkan, KPK akan melakukan penahanan terhadap Dendy pada hari ini. Hal itu dilakukan karena berkas Dendy sudah hampir lengkap untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Ketika dikonfirmasi hal itu, kuasa hukum Dendy, Erman Umar menyatakan pihaknya sudah mempersiapkan surat untuk KPK. "Jadi hari ini kami mempersiapkan satu surat, mohon jangan ditahan karena kondisi dia. Kalau ditahan juga kita memohon penahanan rumah karena UU memperbolehkan penahanan rumah supaya dia bisa lebih bebas berobat," kata Erman yang hari ini mendampingi Dendy.

Menurut Erman, Dendy selama tiga kali seminggu harus berobat, untuk penyembuhan kakinya. Hal tersebut, kata Erman, bisa malah merepotkan penyidik KPK jika Dendy ditahan.

"Karena kondisinya seperti itu. Tapi silakan kalau KPK mau menggunakan second opinion. Memang berkasnya sudah hampir P21," terang Erman.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(fjp/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%