Selasa, 18/12/2012 11:46 WIB

Berkas Hampir Rampung, Dendy Prasetiya Memohon Jadi Tahanan Rumah

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Sejak menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Al Qur'an dan komputer Kementerian Agama 2010-2011, pada akhir Juni silam, sampai saat ini Dendy Prasetiya belum juga ditahan KPK. Putra politisi Golkar Zulkarnaen Djabbar itu memohon agar penahanan diberlakukan dalam bentuk tahanan rumah dengan alasan untuk pengobatan patah tulang kakinya.

Dendy hari ini kembali menjalani pemeriksaan oleh KPK. Ketika datang kaki kanannya masih dibalut gips berukuran besar. Dia berjalan menggunakan bantuan penyangga dan dipapah.

Ada informasi yang menyebutkan, KPK akan melakukan penahanan terhadap Dendy pada hari ini. Hal itu dilakukan karena berkas Dendy sudah hampir lengkap untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Ketika dikonfirmasi hal itu, kuasa hukum Dendy, Erman Umar menyatakan pihaknya sudah mempersiapkan surat untuk KPK. "Jadi hari ini kami mempersiapkan satu surat, mohon jangan ditahan karena kondisi dia. Kalau ditahan juga kita memohon penahanan rumah karena UU memperbolehkan penahanan rumah supaya dia bisa lebih bebas berobat," kata Erman yang hari ini mendampingi Dendy.

Menurut Erman, Dendy selama tiga kali seminggu harus berobat, untuk penyembuhan kakinya. Hal tersebut, kata Erman, bisa malah merepotkan penyidik KPK jika Dendy ditahan.

"Karena kondisinya seperti itu. Tapi silakan kalau KPK mau menggunakan second opinion. Memang berkasnya sudah hampir P21," terang Erman.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(fjp/lh)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%